Yang Hilang Dari Kita: Akhlak Bernegara

Indonesia dilihat dari pemeluknya, Muslim menempati posisi nomor satu. Tapi, secara religi politik dan ideologinya, Indonesia bukanlah Negara Agama atau Negara Islam, juga Negara Sekuler dan Liberal. Indonesia secara jelas, dasar negaranya adalah Pancasila. Ketiadaan suatu hal, merupakan bentuk belum terselesainya implementasi dari Pancasila, yang itu wajib terus dibumikan sampai tidak terbatas waktunya. Artinya, Pancasila semenjak kelahirannya hingga sekarang belum terealisasi nilai-nilainya secara utuh, filosofis dan praktis. Masih terus dalam berproses termasuk ketika zaman Bung Karno.

Para pendiri bangsa dan juga presiden terus berproses membumikannya. Kala itu pun sama saat presiden pertama Indonesia, dimana saat Dektrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, Bung Karno men-drive Pancasila di dalam kenyataannya, tapi waktu yang dijabat setiap presiden untuk merealisir Pancasila yang begitu filosofis, humanis, komprehensif dan sifatnya universal terlalu pendek. Bahkan di dalam setiap perjalan amanat yang diemban presiden, ada yang masuk angin, termasuk pasca reformasi. Jendela-jendela dan pintunya terbuka lebar, yang kemudian membuat gerakan transnasional, baik yang masuk sebab alasan ideologis ataupun politis, tumbuh kembang tanpa kontrol yang tegas.

Negara Indonesia yang berupa Pancasila itu, walau terus dalam prosesnya kadang masuk angin, tetapi ia satu-satunya titik temu di antara pelbagai perbedaan yang ada. Hal itu sama luhurnya dengan Piagam Madinah, sebagai wujud cita-cita Nabi Muhammad dalam mewujudkan negeri yang berkeadaban dan toleran lintas kelompok dan agama. Selain Pancasila di dunia ini, belum ada ideologi dan dasar negara yang mampu memiliki rate yang sama dengan Pancasila. Hal ini telah diwariskan sesuai dengan tujuan dari politik Islam; mewujudkan kebaikan bersama dan mencegah timbulnya kerusakan. Khususnya kerusakan dan pertikaian yang disebabkan oleh agama.

Disela-sela upaya berproses itu, kita setiap hari disajikan umpatan kata-kata “kufur” dan “murtad”, yang merajalela dan berseliwiran di jagad maya. Umpatan demi umpatan itu, dibarengi dengan derasnya gaung khilafah sebagai alternatif sistem yang akan menggantikan posisi demokrasi dan konsepsi negara. Sebuah alternatif, yang semula hadir untuk bertarung dengan Amerika dan sekutunya, sampai pencetus gagasan khilafah (versi Palestina) itu wafat, gagasannya belum terealisir sedikit pun. Auara politiknya pun lebih kental ketimbang Islam sebagai way of life itu sendiri.

Para utusannya (gerakan anti-Pancasila dan demokrasi) yang ada di Indonesia itu, terus merajut tali kekuatan dan mengupayakan terus penambahan massa, walau ada yang tidak memiliki legal-formal atau badan hukumnya. Bermodal kesamaan ideologis dan gerakan anti-pemerintah, anyaman terus diperkuat sampai waktu memanen tampak di pelupuk mata. Disamping itu pula, upaya-upaya mereduksi dalil-dalil agama dan upaya klaim terus dibalut narasi-narasi memukau. Guna membawa pembaca untuk “bermasturbasi” terhadap teks yang ada. Artinya, teori hypnotic writing menjadi kunci kesuksesan mereka. Teks-teks di buletin, majalah dan website-website dibuat dengan motivasi utama agar membangkitkan emosinya dan segera mengambil tindakan.

Motivasi yang dipompa tidak terbatas disitu. Tapi melakukan upaya repitisi untuk menanamkan sugesti di alam pikiran pembaca; menghubungkan antara pembaca dengan objek yang dibacanya, dimana agar setiap yang membaca langsung terjaring ke dalam sebuah gerakan anti-Pancasila dan pemerintah; juga membuat kata-kata yang deskriptif guna terjadinya komunikasi yang bersifat emosi; terakhir di antara teks itu dihadirkan data dan angka sebagai cara membentuk kepercayaan terhadap brand.

Di masa klasik, sajian berupa majalah dan buku sebagai simbol perlawanan terhadap penguasa (dan derivasinya) sangat banyak. Sebut saja yang populer, Ibn al-Muqaffa’. Ia mendapat hukuman dari Ja’far al-Mansur sebagai khalifah (bukan khilafah yah) saat itu karena ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan. Artinya, sebuah buku atau tulisan tidak bisa dilepaskan dari setting sosial-politik yang mengitari para penggiat, utamanya pegiat kajian Fiqh Siyasah atau diskursus seputar politik Islam dan Islam politik.
 

"Politik dalam Islam itu adalah segala aktivitas yang membaca manusia lebih dekat pada kemakmuran dan menjauhkan dari kerusakan walaupun belum mendapatkan legalitas dari Nabi Muhammad atau tidak disertai turunnya wahyu-Nya, juga tidak bertentangan dengan bunyi teks syariat maka politik yang demikian itu adalah benar" (Syaikh Ibnu 'Aqil al-Hanbali)

Mufassir kenamaan Indonesia, Quraish Shihab saat membahas kebaikan, ia mengatakan ada yang bersifat mutlak dan bersyarat. Yang bersifat mutlak itulah yang sering kita dengar tentang nilai-nilai dalam berpolitik dan bernegara, seperti keadilan, kedermawanan dan kebenaran. Tapi nilai-nilai itu saat ingin dibawa seseorang akan membuahkan kebaikan juga, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah membawanya dengan cara dan tujuan yang baik. Oleh karenanya, Islam tidak saja menghadirkan konsep tentang kebaikan, tapi juga kebenaran dan keindahan.

Nilai-nilai dan ajaran Islam dalam berpolitik dan bernegara tanpa disertai akhlaknya, maka ia akan menjadi buruk. Misalnya, menawarkan alternatif ideologi, mencaci maki perangkat negara, tapi disatu sisi menggunakan perangkat negara itu untuk membesarkan gerakan dan kelompoknya; lebih seringnya menihilkan Pancasila dan UUD 1945, tapi ketika “dicolek” pemerintah, seketika berlindung ke Pancasila dan UUD 1945. Paradoks ini terus tampak, dan itu disadari tanpa merasa berdosa. Mengapa? Hilangnya akhlak dalam bernegara.

Orang-orang tersebut tidak menemukan jalan keluar selain memiliki gambaran utopis bahwa kembali ke masa lalu dengan menerapkan khilafah (misalnya) merupakan solusi dalam memperbaiki umat. Padahal, tidak pasti sebuah kemerosotan umat Islam karena ketiadaan sistem khilafah Islamiyah.

Setiap Muslim, seharusnya menyadari bahwa teks-teks syar’i yang disepakati ulama itu, harus pula disadari bahwa makna dan implementasi dari Qur’an-Hadis merupakan produk interpretasi dari aktivitas berpikir manusia dalam konteks sejarah spesifik. Dalam kajian Tafsir al-Qur’an, kita mengenal apa yang disebut dengan the agency of human being atau keterlibatan manusia dalam menangkap pesan syariat untuk diartikulasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih-lebih dalam konteks Fikih, dimana oleh Imam Ghazali kajian imamah dan khilafah merupakan bagian dari produk manusia. Oleh karena itulah, relevan untuk mengutip perkataan Kiai Sahal:
 

“Karena produk ijtihad maka keputusan fikih bukan barang sakral yang tidak boleh diubah meskipun situasi sosial budayanya sudah melaju kencang. Pemahaman yang mengsyakralkan fikih jelas keliru. Rumusan Fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaanya sudah berbeda”.

Dengan demikian, ijtihadi para pendiri bangsa dan ulama Nusantara sudah dirasa cukup dalam negara kesatuan ini. Tidak semua ajaran dalam Islam bermakna stagnan dalam praktiknya. Ajaran-ajaran dalam Islam harus kembali dipilah antara yang tsawabith/qath’iyyat dan ijtihadiyah. Dalam aspek qath’iyyah seperti kewajiban shalat, puasa, haramnya berzina, ritual haji dan lainnya, tentunya tidak akan mengalami perubahan walaupun waktu dan tempatnya berubah. Sedangkan hal-hal ijtihadiyah dia akan bersifat dinamis. Seluruhnya berpotensi untuk berubah seiring dengan kemaslahatan yang mengisi ruang, waktu dan kondisi tertentu. Maka perkara khilafah yang merupakan bagian dari produk manusia (Fikih), tidak selalu relevan di segala ruang dan waktu. Dan di Indonesia, khilafah tidak dibutuhkan sama sekali, melihat kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk dan bewarna-warna. []

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *