Transformasi Hukum Ilahi ke Konstitusi

Hukum Islam dan Hukum Negara selalu diadu-adukan, yang seharusnya saling memberikan pengaruh. Sebagaimana adagium populer dalam Islam?yang diucapkan melalui lisan Al-Mawardi saat beliau didaulat sebagai penasihat Kerajaan Abbasiyah, al-Mulku bi al-Dîn yabqâ wa al-Dîn bi al-Mulki yaqwâ (dengan agama, negara akan kekal; dengan negara, agama akan kuat). Kekuatan keduanya saling mengisi. Negara tanpa siraman agama akan kering dan agama tanpa perlindungan negara akan mengalami kemandegan dalam mengaplikasikan tata nilai dan seperangkat ajaran. Lebih dari itu, agama tidak akan berkembang.

Keintiman keduanya di Indonesia dirusak oleh sebahagian Muslim dengan slogannya “hukum Ilahi di atas konstitusi”. Membenturkan sesuatu yang jati dirinya bisa saling bermesraan dan bergumul. Tidak ada pertentangan atas keduanya disebabkan dari segi subjek penetapan hukum, ulama telah membagi tasyri’ menjadi dua, yaitu tasyri’ samawi (hukum Ilahi) dan tasyri’ wadhi (hukum buatan manusia)?dalam konteks berpolitik, melahirkan fiqh al-Siyâsah (Fikih Politik).

Dalam fiqh al-Siyâsah ini, manusia terus mengadaptasikan tasyri’ samawi yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Qur’an dan hadis. Upaya mengerahkan segala kekuatan?tenaga, akal dan pikiran?itu melahirkan tasyri’ wadhi. Dimana statusnya tidak bersifat keabadian dan fleksibel di setiap kondisi tempat dan waktu. Mahmoud Syaltut dalam Al-Islam Aqidah wa Syariah (1966) mendefinisikan syariah secara akomodatif. Dimana syariah disamping sebagai ketentuan Allah, juga pemahaman atas dasar ketentuan itu yang melahirkan pegangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, Islam dengan non-Muslim dan lainnya merupakan bagian dari tasyri’ wadhi yang ditolerir oleh agama. Keduanya berkelindan disebabkan di dalam prosesnya ada benang yang saling menghubungkan.

Perpindahan teks ke sebuah ruangan, tentunya melibarkan manusia sebagai person ‘penyambung lidah’ Tuhan. Sebab teks?khususnya Qur’an?tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, teks?atau hukum yang berasal dari Tuhan?harus dikawinkan dengan (sebuah) penafsiran. Keduanya saudara kembar. Teks atau hukum Ilahi bisa berbunyi dengan mengandalkan yang lain. Kenapa? Karena teks adalah barang mati dan manusialah yang ‘menghidupkan’-nya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-Qur’ân khatt baina al-Daffatain lâ yantiq wa innamâ yantiqu bihi al-Rijâl (Qur’an adalah tulisan di antara dua lembaran, (yang) tak kuasa berbicara (sendiri); hanya manusialah yang membuat teks memiliki arti).

Lahirnya pengertian dan pemahaman disebabkan adanya kegiatan kerja akal-pikiran. Maka teks (atau hukum) Ilahi tetap melibatkan manusia. Setiap penafsiran selalu berwatak antropomorfis bukan teomorfis. Artinya, sampainya tasyri’ samawi (hukum Ilahi) ke manusia yang melahirkan tasyri’ wadhi tidak menjamin ketunggalan hakikat sebuah teks. Dalam proses pembacaan itulah, eksistensi teks tidak sama sucinya dengan teks Ilahiyah. Mengapa? Watak yang contingent selalu melekat dalam proses perpindahan itu.

Dalam dunia penafsiran, M. Amin Abdullah dalam bukunya Studi Agama Normativitas atau Historitas (1999) menyebut ada dua pendekatan yang terus bergesekan dalam tubuh Islam; pendekatan teologis-normatif dan historis-empiris. Pendekatan pertama berwatak doktrinal-teologis-normatif-tekstual-subjektif, sedangkan yang kedua berwatak inter-disipliner. Dalam konteks Indonesia, pengamalan hukum yang merujuk kepada konstitusi, sebab pendekatan komprehensif-integratif diperbolehkan: tetap menjaga sakralitas dan normativitas sebuah teks, tapi teks tidak berwatak kaku dan rigid, alias menjadi lentur dan fleksibel.

Dalam konteks syariat Islam, fleksibilitas dimungkinkan pada dimensi hukum, bukan dimensi akidah yang bersifat stagnan. Mengapa? Dimensi hukum, tidak semuanya bersifat qath’i (pasti dan absolut), tapi ada yang zhanni (relatif). Kedua konsep ini sama seperti di wilayah non-hukum, yang dikenal dengan konsep muhkamât dan mutasyâbihât.

Dengan demikian, secara eksistensi tidak ada pertentangan antara hukum Ilahi dengan hukum konstitusi. Dalam konteks beragama (Islam), hukum Ilahi tertinggi; sedangkan dalam konteks bernegara, hukum nasional tertinggi. Masyarakat yang beragama?dalam konteks Negara Indonesia?ada ruang masing-masing kelompok atau organiasi, yang diperkenankan mengamalkan seluruh hukum Ilahi atau tasyri’ wadhi hasil ijtihad kelompoknya. Manakala ajaran-ajaran itu ingin dibawa ke ranah publik, maka dia harus dikawinkan dan di-sahkan terlebih dahulu oleh negara, agar maqâshid al-Syarî’ah tetap terpelihara.

Imam Ghazali dalam Syifâ’ al-Ghalîl fî Bayân al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lîl (1971) menyebut bahwa hakikat maqâshid al-Syarî’ah ada dua: al-Maqshûd al-Dînî (tujuan akhirat; agama) dan al-Maqshûd al-Dunyâwî (tujuan duniawi). Artinya, tidak dipakainya semua hukum Islam karena untuk menjaga keduanya, juga memelihara al-Îjâd (perwujudan) dan al-Ibqâ’ (kelestarian).

Untuk memelihara perwujudan dan pelestarian agama dalam sebuah negara, Muslim harus menghindari sebuah keterputusan (daf’ al-Qawâthi’), yang bermakna sebuah perbuatan yang menjadi sebab hadirnya kerusakan. Misal, mayoritas Muslim di Indonesia tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi negara, karena tidak semua hukum dalam Islam diperuntukkan bagi non-Muslim. Tetapi pemerintah tidak boleh acuh tak acuh membiarkan negara kosong dari nilai agama. Maka ajaran agama yang selaras dan sama dengan nilai agama selain Islam dikawinkan dan diresmikan, kemudian membentuk menjadi hukum nasional.

Dari sini, pernyataan yang selalu dilontarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah kekeliruan yang ditradisikan. Jangan sampai tradisi itu mengarah pada: kalimatu haqqin urîda bihâ bâthilun atau “kalimat(nya) benar, (tapi) digunakan untuk perkara batil. Agama semula yang bersifat longgar justru terasa sempit dengan adanya politisasi dan platform politik yang menunggangi sebuah teks. Artinya, telah terjadi pergeseran makna qur’ani ke makna historis-politis; seperti soal khalîfah ke khilâfah (sistem), sebuah pemahaman yang tidak dikehendaki Qur’an.

Pertanyaan terakhirnya, mengapa slogan “hukum Ilahi di atas konstitusi” terus digelorakan? Disamping tidak mau menggunakan pendekatan komprehensif-integratif, juga untuk memuluskan agenda al-Daulah al-Dîniyyah (pemerintahan agama). Pemerintahan yang murni seperti ini hanya terjadi?sekali di dunia?pada era Nabi Muhammad SAW. Dimana hukûmatullâh (pemerintahan Allah) sebagaimana yang dikehendaki penggiat khilâfah hanya terjadi pada Nabi karena Nabi langsung mendapat bimbingan dan wahyu dari Allah, dan penunjukannya juga langsung oleh Allah, bukan oleh rakyat. Adapun era sekarang: siapakah yang mendapat langsung bimbingan Allah dan setiap tindakannya adalah wahyu Allah? tidak ada. Yang ada adalah Muslim saat ini mewarisi dan terlibat dalam proses implementasinya, tapi Muslim tidak bebas dari kesalahan dan kekurangannya. Maka hasil darinya disebut zhanni (relatif).

Dengan demikian, tranformasi hukum Ilahi ke konstitusi jelas bolehnya. Dalam konteks keislaman, interpretasi demikian telah difatwakan oleh Imam Ibn Hajar, jika pemimpin (pendiri negara) telah memerintahkan suatu hal yang sesuai dengan salah satu dari beberapa mazhab yang diperhitungkan, maka harus dilaksanakan serta tidak boleh bagi kita untuk menentangnya. Pembagian wilayah antara keberlakuan hukum nasional dan agama (Islam) merupakan perjanjian yang harus ditaati dan berlaku permanen, sebagaimana perjanjian Nabi dengan penduduk Yatsrib (saat ini Madinah), sebelum terjadi pengkhianatan dari kelompok Yahudi. Perjanjian ini diafirmasi oleh Qur’an, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (Qs. al-Mâ’idah [5]: 1). Dan pengkhianatan terhadap kesepakatan kolektif merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. []

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *