Sketsa Khilafah HTI Yang Ekslusif

Gerakan transnasional semakin bervarian pasca runtuhnya Orde Baru dan memasuki era reformasi. Geliat organisasi dan kelompok imporan menunjukkan eksistensi tanpa kekhawatiran sama sekali, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (Party of Liberation) yang didirikan tahun 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Kelompok ini pada 19 Juli 2017 dinyatakan terlarang sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Legalitas HTI pun dicabut dan bergerak tanpa status hukum resmi di Indonesia. Penyabutan badan hukum HTI merupakan bentuk kewajaran karena aktivitas dan ajakan HTI berada di wilayah publik, dimana pemerintah diperbolehkan ikut campur dalam menertibkan segala kegiatan yang mengancam eksistensi NKRI dan menafikan eksistensi Pancasila. HTI dalam hal ini memiliki banyak bukti tentang diksi-diksi buruk yang ditujukan kepada pemerintah.

Diksi-diksi buruk yang dialamatkan kepada pemerintah tidak bisa dilepaskan dari aura terbentuknya Hizbut Tahrir di Palestina yang merespon keadaan politik dan pemerintahan yang ada. Wajah “Muslim rage”—istilah Asef Bayat dalam Making Islam Democratic (2007)—sangat mewarnai tubuh gerakan HTI dan aktivis-aktivisnya. Wajah demikian yang menghantarkan HTI selalu menggugat sistem Barat sebagai produk sekuler dan menjadi basis tumbuh kembangnya masalah. Pandangan demikian menjadi senjata dan jurus ampuh dalam menaklukkan lawan politiknya dan organisasi selainnya.

Baca: Kebangkitan Khilafah 2020? Ilusi atau Fakta

Senjata itu tidak bisa dipisahkan dari pola gerakan HTI, pada aspek kultural dan jihad. Secara dakwah kultural, HTI akan menfokuskan konsentrasinya pada aspek tsaqafah, seperti yang tampak pada acara-acara seminar, diskusi rutin dan konferensi. Hal itu untuk menanamkan ide-ide khilafah, dari level bawah sampai atas. Metode ini juga menyasar objek, dari kalangan tekstual dan rasional. Orang-orang yang berperan disesuaikan dengan kemampuan penyerapan, pemahaman dan posisi di organisasi. Di samping itu, pola ini dibuat untuk menabur benih-benih di titik-titik strategis. Penyajiannya pun dari yang dogmatis sampai rasional. Dakwahnya harus mampu menembus semua lapisan dan menyusupi gagasannya di segala kondisi. Yang dalam bahasa yang sering saya sebutkan bahwa HTI menggunakan prinsip “kekuasaan harus kita lubangi dan setiap lubang harus kita kuasai”.

Adapun jihad sebagai bagian dari pelengkap dakwah kultural diwujudkan dengan “media masa” dan “demonstrasi”. Media masa yang biasa digunakan HTI adalah Buletin Al-Islam atau Kaffah, Majalah Al-Wa’ie, Tablod Media Umat dan situs-situs resmi (beserta media partisan lainnya). Aspek ini sebagai basis pembentukan dan pencarian massa, yang dalam bahasa HTI merupakan aspek “pertarungan pemikiran” dan “revolusi berpikir”. Namun hal tersebut harus disempurnakan dengan cara “demonstrasi” sebagai cara sederhana sebelum “pengambil alihan kekuasaan” atau yang mengambil kekuasaan dan mengalihkan ke jalan yang benar (menurut HTI).

Baca: Umat (yang) Tidak Butuh Khilafah

Dengan melihat gerakan seperti ini, setidaknya memiliki beberapa kelemahan (tanpa mengabaikan kekuatannya). Pertama, reduksi peran akal dan menonjolnya aspek keimanan membuat sistem yang terbangun tidak bisa didiskusikan, diadaptasikan dan dielaborasikan ke dalam bentuk kenegaraan tempat berkembangnya gerakan ini. Peran rasio bekerja pada wilayah menilai “the others” (yang lian), sedangkan wilayah “self” lebih kepada “sami’na wa atha’na”; patuh dan setia.

Kedua, penanaman yang berulang-ulang dari murobbi tentang sistem selain khilafah adalah buruk membuatnya aktivis-aktivis HTI di level menengah ke bawah kewalahan jika berdialog secara argumentatif dengan lawannya. Perputaran pembicaraan tidak lain hanya dikunci dengan “solusinya khilafah” yang merupakan sistem Islam. Tapi jawaban berupa rasionalisasi dan bukti akademiknya akan sangat sulit didapatkan, kecuali jawaban standar berupa “baca siroh Khulafa al-Rasyidin dan khalifah-khalifah berikutnya sampai jatuhnya Turki Utsmani”. Dengan dogma dan penanaman demikian sulit didapatkan jawaban objektif dan sistem yang ingin dihapuskan terus membekas dalam otak para aktivis-aktivis penyeru khilafah.

Ketiga, ambisi yang kuat dalam mendirikan institusi khilafah dengan landasan negaranya berupa akidah Islam sebagaimana pasal 1 dalam undang-undang Negara Khilafah serta weltanschauung-nya serba stempel Islam, maka HTI kerap mengabaikan aspek kebijakan publik yang universal dan kemaslahatan umat antar beragama yang menjadi basis fundamental yuresprudensi hukum nasional. Ambisi ini melahirkan ragam ajakan aksi perubahan sosial, memulainya dari hal-hal yang mencitrakan pemerintahan dan lembaga negara dengan citra yang buruk, baik secara lisan maupun tertulis.

Ketiga kelemahan ini sulit akan membangun iman yang inklusif yang menganut pemerintahan demokratis dan mewujudkan maslahat secara keseluruhan. Mayoritas umat Islam di Indonesia tidak boleh menafikan eksistensi perjuangan agama dan kelompok lain. Ego sentris dan kelompok harus disingkirkan demi mewujudkan iman yang inklusif, moderat dan toleran. Jangan sampai iman mewujud menjadi iman yang ekslusif dan tidak menerima hal-hal positif dan baik dari unsur manapun. Dan sistem khilafah yang dibangun dan diwacanakan HTI dengan melihat undang-undang khilafahnya, mustahil bisa menciptakan negara yang “baldatun tayyibatun wa-rabbun ghofur”. []

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *