Politisi (yang) Berkarakter

“Ibu dan bapak mendidik kita tentang hal-hal benar. Politik mengajari kita tentang kemenangan. (Maka) politisi yang baik adalah mereka yang berusaha menang dengan cara yang benar”


Elnino M. Husein Mohi


Pada mulanya adalah sebuah pertemuan biasa. Tepatnya, pertemuan saya dengan Bang Elnino (sapaan akrab Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si; yang lahir di Gorontao, 30 Oktober 1974), tanggal 15 Mei 2018 di rumahnya, Jl. Barito No. 38, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bulotadaa Timur. Kota Utara. Kota Gorontalo.

Waktu itu saya menemuinya, di tengah-tengah kesibukan saya menyusun program literasi besar di Gorontalo, yang diinisiasi oleh teman-teman Pak Rachmat Gobel. Hari itu, waktu sudah malam, kira-kira pukul 21.00-an saya datang ke rumahnya. Dalam keadaan sedang “rapat kecil”, kerabatnya memberitahukan bahwa ada tamu datang. Saat disampaikan, Bang Elnino pun menemui saya di sebuah ruangan berbeda, ditemani stafnya, Bang Sam Panna (senior saya di Hubulo Islamic Boarding School).

Tanggal itu awal pertemuan saya. Tapi tubuhnya yang kecil dan sealu menebarkan senyum simetrisnya, ia menyapa saya, seorang anak desa yang kebetulan sedang berada di Gorontalo, dengan sambutan penuh kehangatan. Anak desa yang sebelumnya berpikiran, “apakah mungkin saya bisa bertemu pejabat negara, yang sehari-hari bergumul dengan kawan-kawannya di DPR-MPR”. Pikiran itu pun tergunting dan lenyap dengan sendirinya, beriringan dengan ngobrol ringan bersamanya. Belum lama duduk di kursi sofa itu, pertanyaan pertamanya adalah “apa yang saya bisa bantu sahabat?”. Saya menjawab, “saya mau silaturrahmi dan bertukar pikiran saja, Bang. Di tengah hiruk-pikuk politik yang tidak stabil, tentunya saya perlu mendengar kondisi yang sesungguhnya terjadi di Gorontalo dan Republik Indonesia ini”.

Saya pun kembali ke Molosifat W, Kota Barat, Kota Gorontalo. Dalam perjalanan saya masih memikirkan seluruh obrolan tadi. Sesekali dalam benak ini terlintas, jika semua pejabat di negeri ini tidak pandang bulu dalam menerima tamu dan memudahkan sesuatu yang susah, maka ragam persoalan di masyarakat cepat terselesaikan. Tapi faktanya, para politisi dan pejabat, eksistensinya “ditakuti” masyarakat. Maksudnya, masyarakat yang hendak bertemunya, akan terngiang-ngiang dalam kepalanya, “mulai keperluannya apa sampai siapa dirinya ingin bertemu orang hebat”. Dan tak sedikit, pejabat yang menyekat dirinya agar tidak banyak bertemu tamu. Poin utama saya untuk Bang Elnino adalah pejabat yang memahami bahwa politik merupakan peta tunggal menuju peradaban majemuk yang berkeadaban, berkeprimanusiaan dan kesentosaan masyarakat.

Sewaktu menghubungi kembali via WhatsApp, saya disuruh main ke rumah dinasnya di Perumahan DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan. Sewaktu hendak pulang, Bang Elnino berkata: “Ustadh, saya ingin mempercayakan kepada antum untuk menuliskan sebuah pengantar, sisi baik dan buruk, dari segala sudut pergerakannya selama mengemban amanah rakyat Gorontalo”.

Saya terdiam sejenak setelah Bang Elnino meminta itu. Saya pun mengiyakan. Sebab dua hal: merasa surprise dan merasa terhormat. Walaupun di satu sisi, saya merasa ada beban besar untuk menulis dan mengkritisi tokoh muda yang penuh integritas dan kewibawaan di Gorontalo. Tetapi sebagai penulis, saya percaya bahwa setiap manusia tidak terlepas dari apa yang diistilahkan ilmuwan dengan “can do no wrong”. Apapun hasilnya, itulah sebuah analisis seorang anak muda untuk pejabat yang mendapat amanah besar dari rakyat Gorontalo. Dan di sisi lain, dorongan dari para sahabat-sahabat terdekat saya untuk menerimanya, permintaan ini pun saya kerjakan semaksimal mungkin.

Politisi dan Ayam Bertelur

Umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah merumuskan corak masyarakat dan cita-cita politik yang berkeadaban untuk mengisi kemerdekaan nasional, yang telah dibayar mahal oleh leluhur bangsa. Dalam doktrin agama, sebuah landasan spiritual agar tidak bertikai dan bercerai berai, berpijak pada Qs. Ali Imrân [3]: 103, “berpegang teguhlah kamu bersama-sama dengan tali Allah dan jangan bertikai”. Mengapa? Sebab, lebih dari 300 kelompok etnis dan 250 jenis bahasa daerah dipakai. Keragaman dan warna-warni itu, menuntut seorang politisi mampu menerjemahkan pemikirannya dan gagasan serta visi-misinya dengan bahasa rakyat.

Dalam suasana “dramatisasi politik”saat ini, politisi dianggap seorang yang berdemokrasi tapi kehilangan substansi; berdemokrasi tapi kehilangan hati nurani; berdemokrasi yang hanya mencapai kekuasaan dan “aji mumpung” untuk mengeruk uang rakyat. Dalam bahasa filsafatnya, menjadi seorang politisi sama artinya dengan menggadaikan rasionalitas objektif, sebuah fenomena yang terlepas dari realitas manusia yang kehilangan kesadaran dalam ruang dan waktu. Eksistensinya tentang lebenswelt dan dunia kehidupan, berbalik drastis; dari kesederhanaan menuju alam gelamor tiada batas.

Bang Elnino membalikkan perspektif negatif itu. Sebagai seorang akademisi yang bergelut dalam dunia komunikasi, ia memahami betul makna “asketisme politik”. Sebagai seorang politisi dan aktor perubahan, ia harus menjalankan aktivitas berpolitiknya dengan penuh kesederhanaan, yang memuat prinsip “kesalehan (dalam) berpolitik”. Prinsip ini patut disuarakan, sebagai upaya meredupkan dan menguburkan prilaku buruk para politisi.

Biaya tinggi dan hidup ‘dikelilingi uang’, yang siap diterkam oleh mangsa manapun, menjadi salah sebab banyak pejabat memilih untuk menikmati surga dunia tanpa berpikir panjang. Di samping itu pula, realitas biaya politik yang kian melunjak, membuat para petinggi partai merekrut para calon politisi yang berdompet tebal, dan kadang-kadang terjadilah siklus pola transaksional, yang kerap disebut dengan MPM (money power more money). Paradigma itu melahirkan asumsi, hanya yang berduitlah, modal besar untuk meraih kekuasaan. Bagaimana dengan Bang Elnino?

Di penghujung bulan April tahun 2009, seluruh penjuru Gorontalo dibuat heboh sosoknya, di saat perhitungan suara calon anggora DPD RI. Siapa sangka, Bang Elnino bertengger di nomor ketiga di antara 19 tokoh besar dan konglomerat yang bersaing dengannya. Ia pun dinyatakan di mana-mana, lolos sebagai pemenang tanpa cacat dan pelanggaran.

Media massa pun heboh. Di situlah saya mulai mencari-cari, siapa Bang Elnino?. Jika dia orang kaya, pasti terkenal; jika dia keluarga pejabat, dia dipilih karena bapak-ibunya terkenal. Ternyata tidak! Ia seorang wartawan yang bertubuh kecil tapi “mabuk membaca”. Modal bersaingnya dengan para konglomerat hanya berkisar 2,5 juta dan mampu meraih 46.464 suara (9 persen dari suara yang sah). Mungkin, ini keajaiban kedua dalam hidupnya, setelah sebelumnya ia pernah mengikuti tes IFP-FF di Manado. Kelulusannya dalam tes, disebutkannya dengan bermodalkan “jurus palakololo”.

Harapan besar sudah di depan mata. Tapi ingat, setahun sebelum bertarung, pada tahun 2008, ia bersama sahabat-sahabatnya yang militan menyuarakan pentingnya opinion leaders sebagai “pejuang meritokrasi”, yang disambungkan dengan nilai-nilai luhur Gorontalo. Nilai-nilai itu berupa mo’ulindlapo (intelektualitas), dudelo (beretika), motolo ngala’a (sistem kekeluargaan) dan mo’awato (persahabatan). Pemimpin, politikus dan pejabat yang memegang empat prinsip itu, ia pasti disegani dan dihormati di masyarakat Gorontalo.

Sebagai seorang wartawan dan pembaca sejati, Bang Elnino memahami betul makna “meritokrasi”. Istilah dan gagasan ini marak, saat Michael Young menggaungkannya kembali melalui bukunya Rise of the Meritocracy (1958). Dalam politik dan kenegaraan, sistem ini dalam perekrutan pejabat pemerintahan lebih kepada kualitas dan kuantitas diri bukan ditentukan oleh koneksi politis. Artinya, kepantasan dan kelayakan seseorang lebih dikedepankan ketimbang calon pejabat yang hanya bermodalkan kekayaan dan aset semata. Di ranah politik, seseorang yang berprestasi lebih layak, sekalipun dari segi umur ia masih muda.

Makna “pejuang meritokrasi” dalam paradigma berpolitik, sangatlah filosofis. Dalam sejarah penegakkan meritokrasi, Inggris mencontohkan secara aplikatif. Sebuah negara yang tidak pernah dijajah, tapi di dalamnya terdapat praktik feodalisme dan nepotisme. Beriringnya waktu, Inggris mendapat tekanan luar dalam, dan membuat para pejabatnya memaknai kembali competitive spirit yang sehat dan memiliki daya saing yang kuat. Sampai tiba, di mana penyakit nepotisme bisa tergerus oleh meritokrasi. Sejarah ini mengajak kita, jika demokrasi dipahami (setelah diserap dan diramu rasa Nusantara) sebagai sistem yang membuat manusia mengerahkan segala daya dan upaya dalam mewujudkan keadilan, pemerataan dan memanusiakan manusia, maka demokrasi akan melahirkan calon-calon pemimpin dan pejabat dengan merit dan karakter yang tangguh. Filosofi gerakannya itu mengajak masyarakat Gorontalo agar memulihkan otoritas berbasis meritokrasi.

Meritokrasi menjadi pintu masuk lahirnya para politikus-politikus yang mencerahkan masyarakat. Panggung politik tidak lagi sekedar menjadi panggung kemewahan yang menampilan pejabat-pejabat berkelas tapi tersekat oleh dinding parpol dan bodigar-bodigar besar, yang akhirnya susah ditemui masyarakat. Lebih-lebih pada saat itu, Gorontalo diramaikan dengan slogan “Apa pun partainya, Elnino DPD-nya”. Secara semiotik, slogan ini dibuat dalam rangka memilih figur tidak selalu dilihat dari partai yang mengusungnya, tetapi loyalitas dan kemampuannya dalam mengatur ragam persoalan daerah dan menyejahterakan rakyat.

Sebagai ejawantah dari filosofi meritokrasi, Bang Elnino dalam setiap diskusi-diskusinya di kampung-kampung dan desa-desa, berbeda dengan pejabat lainnya, yaitu: tidak mengajak masyarakat untuk memilihnya. Sebelum terpilih dan menduduki kursi di DPD RI, ia harus konsisten dalam mempraktikkan spirit Islam dan filosofi meritokrasi. Dua alasan yang diajukannya: tidak diajarkan Nabi dan “nggak sreg”.

Dalam perspektif Islam, dua alasan itu bisa dicari dasar fundamentalnya. Dulu, Nabi pernah berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah untuk tidak meminta jabatan (di pemerintahan). Jika diberi maka Tuhan akan membimbing dan jika meminta maka beban itu dipikul sendiri. Basis doktrin ini, jika tidak benar memahaminya akan salah fatal, yang kemudian melahirkan manusia-manusia pintar tapi tidak siap bertanding di lapangan. Akhirnya, memberikan ruang kepada calon pemimpin yang berduit tapi tidak memiliki integritas dan kapabilitas.

Inti dari berpolitik adalah amanah; inti dari hukum adalah keadilan; inti dari ekonomi adalah pemerataan; dan inti berdemokrasi adalah melahirkan orang-orang yang rasional. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan jika keadilan mengalahkan kecurangan maka untuknya surga; jika kecurangan mengalahkan keadilan maka untuknya neraka. Konsekuensi logis-formal ini menjadi tantangan berat buat Bang Elnino dalam mengemban amanah rakyat Gorontalo.

Nabi Yusuf menjadi contoh kongkrit dalam sejarah peradaban Islam. Ia diangkat Raja Mesir menjadi pejabat tinggi di kerajaannya, karena kompetensi Yusuf. Setelah diberikan kedudukan tertinggi, barulah dia membicarakan keahliannya, yaitu bendaharawan Mesir. Inilah sebab turunnya ayat Qur’an, “dan raja berkata, ‘Bawalah dia (Yusuf) kepadaku, agar aku memilih dia (sebagai orang yang dekat) kepadaku.’ Ketika dia (raja) telah bercakap-cakap dengan dia, dia (raja) berkata, ‘sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.’ Dia (Yusuf) berkata, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.’ Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini (Mesir); untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik” (Qs. Yûsuf [12]: 54-56).

Alasan fundamental itulah menyebabkan Bang Elnino selalu menjadi pribadi yang mengalir dalam hidupnya tapi bervisi besar. Ada sikap tawadhu’ yang didudukkan secara profesional. Sebab, orang yang mengerti benar filosofi di atas, akan merasa moomu (yang dalam istilah lainnya malu). Tetapi dibalik konsistensi dan idealisme pribadi, ada sosok sahabat-sahabat yang militan membantunya. Ia sama sekali tidak memiliki duit untuk berkampanye terbuka, tapi jalan terbaik pun menghampirinya. Orasinya di Lapangan IPPOT Tapa dihadiri 5000 orang, sekalipun sedari awal di-sms-in bahwa panitia tidak menyediakan apa-apa. Tapi masyarakat berduyung-duyung berdatangan tanpa melihat apa yang tersedia, melainkan menantikan orasi Bang Elnino dan harapannya setelah menjabat di DPD RI.

Beberapa kontruksi di atas, saya ingin mengatakan bahwa bagi Bang Elnino, menjadi politisi itu tidak sama dengan ayam bertelur. Seorang politisi yang mewakili daerah, tidak boleh lupa rumahnya. Eksistensinya harus memberi manfaat bukan mudharat. Adapun politisi yang kalah sama ayam adalah politisi yang di saat mau coblosan dan pemilihan, meminta suara rakyat, di saat terpilih selesai, ditinggalkan begitu saja pemilihnya dan rakyatnya.

Modal besar berupa kebersihan dalam aktivitas politiknya, baik sebelum dan sesudah menjadi anggota DPD RI, menjadi modal besar dirinya untuk merambah ke instansi tertinggi yakni DPR RI. Dengan bermodalkan resep “jadilah berbeda, tetapi jangan hanya di mulut tetapi dibuktikan”, ia terpilih dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Bermodalkan 150 spanduk dan biaya 389 juta sebagai aktivitas politiknya dari 2013 sampai 2014, ia lolos ke Senayan bersama dengan Pak Fadel Muhammad dan Pak Roem Kono.

***


Petikan quote di awal tulisan, membuat saya berasumsi bahwa sebab prinsip itu, membuat Bang Elnino menjadi pejabat berkepala dingin dan selalu menerima kritikan dan masukan dari siapa pun. Dalam kehidupan berpolitik dan mengemban amanat, megharapkan semua orang sepakat akan kebijakan dan keputusan kita dengan tulus, merupakan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana yang diluksikan dalam syair Nabighah al-Dzibyani:

Engkau...


tidak akan mendapatkan seorang teman pun


yang terbebas dari celaanmu


karena kelemahan yang ada padanya


karena mana ada orang yang bersih dari kelemahan



Bang Elnino, sebuah sosok yang berwawasan luas dan berperangai baik, bukan berarti alfa dari kekurangan. Normalnya manusia yang tidak maksum (terbebas dari kesalahan). Sebagaimana pula Nabi Muhammad yang tidak pernah sunyi dari rintangan, akan tetapi sebab misi besar yang dibawanya mendapat tantangan, tidak saja dari eksternal namun internal. Saya menangkap ada bibit-bibit yang kerap ilmuwan katakan, a mental-cum-spiritual attitude (sikap mental-spiritual tertentu) yang mendorongnya untuk mempertanggung jawabkan segala hal yang berkaitan dengannya. Di samping harus ada langkah-langkah updating (memperbaharui).

Dalam bekerja dan mengemban amanah, apapun kegiatannya akan berguna, jika dilakukan tanpa kelalaian dan arbitrary (kesewenang-wenangan) dalam menduduki sebuah jabatan. Tapi harus ada karakter dalam diri seorang politisi: jika ia siap mengemban amanah, maka siap memberi maslahat. Mengutip ucapan bapak ideologis saya, KH. Hasyim Muzadi, “orang yang tidak berbuat apa pun untuk kemaslahatan umat, justru akan dililit oleh permasalahannya sendiri”.

Dalam setiap obrolan saya dengannya, terpancar aura dan spirit berkelanjutkan dalam pembangunan daerah dan nalar-nalar aktif-progresif yang belum terkuak secara utuh dalam benak pikirannya. Maksudnya, ada semacam proyek besar dalam kepalanya, yang ingin ditumpahkan tapi masih setengah. Dan embrio ini terbaca dalam keputusannya terhadap Presnas P2GTR, beberapa artikelnya di media massa, misalnya dulu di Harian Gorontalo (sekarang Gorontalo Post) dan opini-opininya di website Elnino Center. Lebih jauh dari itu, sikapnya menolak kenaikan harga BBM (sewaktu menjadi anggota DPD) masih terngiang-ngiang dalam benak saya. Ia sempat mengusulkan pemotongan gaji anggota DPD dan seluruh pejabat di seluruh instansi, sebagai dana talangan untuk rakyat. Logika berpikir demikian dalam al-Qur’an, masuk dalam kategori orang-orang yang bertujuan bahwa eksistensinya diharapkan agar menjadi seorang strengthening the weaker segments of the community (yang menguatkan segmen-segmen masyarakat yang lemah).

Sebagai politisi muda, ia sadar akan eksistensinya yang dikelilingi oleh ‘kegelapan-kegelapan’ nalar dan perspektif yang dibentuk media massa, misalnya: rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi di Senayan. Dalam benak masyarakat, orang-orang di Senayan, hidupnya dikelilingi duit; jalan-jalan ke luar negeri dan pulang mengantongi duit 40 sampai 50 juta; dan korupsi. Padahal dalam laporan staf khususnya, Elnino terkadang menolak studi banding ke luar negeri. Akhirnya, opini publik bahwa politik itu buruk tercipta. Padahal, politik itu suci, yang buruk adalah prilaku-prilaku politikus yang tidak bertanggung jawab atas jabatan dan amanah rakyat. Politikus-politikus yang memperkeruh keadaan, sejatinya ia bagian dari corruption on the earth (penyelewengan tugas di atas bumi).

Dengan berbagai pertimbangan sosio-historis di Gorontalo, ada tugas besar Bang Elnino beserta tim Elnino Center sebagai tokoh yang suaranya didengar masyarakat luas, harapan dari saya, pemuda Gorontalo. Harapan ini, belum secara serius tergarap oleh para politisi daerah dan pemikir-pemikir Gorontalo. Sebagai penyambung lidah, tentunya posisi dan power yang dimiliki Bang Elnino, berharap adanya terpikirkan serius, untuk masa depan pendidikan, politik dan mempertahankan budaya Gorontalo.

Pertama, membudayakan public accountability (pertanggung jawaban publik) di kalangan pejabat publik, politisi dari berbagai partai, dan pemerintah di Gorontalo sebagai bagian dari meneruskan proyek civil society dan terbentuknya masyarakat yang berkeadaban dan amanah.

Semakin besar tanggung jawab seorang pejabat, semakin berpotensi menyepelekan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Berbagai celah yang masih ada, membuat penipulasian pertanggung jawaban tercipta ke ruang publik. Lebih dari itu, jika eksistensi pejabat hanya bermuara pada usaha status quo, maka dalam otak yang bersangkutan adalah menyelamatkan dirinya, partainya dan kepentingan kelompoknya. Buruknya dari tidak terciptanya public accountability ini akan mereduksi ajaran demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Selama ini, sepengetahuan penulis, belum ada contoh yang dilakukan pejabat daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota yang melakukan pertanggung jawaban terbuka dan vulgar ke masyarakat, seperti yang dilakukan Bang Elnino. Artinya, laporan hasil kerja tidak saja diperuntukkan kepada atasan, melainkan kepada masyarakat, baik berupa buku maupun seminar publik yang melibatkan cendekiawan dan masyarakat. Dengan demikian, agar terjadi kritik konstruktif dari masyarakat. Selama ini, justru yang tercipta adalah “bau-bau” ketakutan dari pejabat publik. Akhirnya yang terjadi adalah selalu mengatakan “dirinya bersih” dan “kinerjanya bagus”. Seharusnya, yang menguji kinerja dia juga adalah masyarakat, bukan pribadinya.

Salah satu cara untuk membudayakan public accountability adalah menggandeng civil society, sebagai patner politik yang jitu. Di sana akan ketemu dua paradigma dan visi dalam membangun daerah (lebih besar lagi negara) dan meng-updating kinerja Bang Elnino selama menempati posisi di Komisi I DPR RI.

Kedua, menggandeng civil society dalam perubahan Gorontalo. Civil society mempunyai lahan dan gerak ruang yang lintas sektoral dan multi dimensional. Bisa bergerak di bidang ekonomi, penyiaran, sosial, pendidikan, keagamaan dan pertahanan. Terlebih, Bang Elnino memiliki Elnino Center yang bertugas di daerah, maka patner jitu dalam membawa perubahan adalah civil society yang ada di Gorontalo. Mengapa penting? Dalam kamus politik bahwa politik praktis by nature bukanlah kebenaran melainkan kekuasaan. Apalagi, peluang menggandeng civil society semakin terbuka, sebab di masa Orde Baru, perannya pernah terbelenggu.

Pada tatanan visi, keduanya bertemu pada aspek penyaluran aspirasi masyarakat dan mengedepankan kepentingan rakyat. Namun, dalam pertarungan dikancah elit, politisi didorong mempertahankan kekuasaan, yang dalam bahasa politiknya disebut: manuver-manuver politik yang bersifat power-oriented. Apa-apa yang menjadi proyek besar dalam pikiran Bang Elnino, tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan tanpa menggandeng sebuah elemen dari civil society. Di sini, aktualisasi pemikiran Bang Elnino dari hasil perenungan ketika menjabat bisa tersalurkan dan terasa di daerah. Apa-apa yang telah dikonsepkan dan baik menurut Bang Elnino tapi tidak sesuai dengan keputusan partai, bisa dialihkan ke sebuah elemen yang akan mengambil over peran itu. Di mana sebelumnya, bisa dilakukan survei berupa need assessment sebagai identifikasi masalah dan problem di masyarakat dan sebagai bahan dalam memberikan solusi.

Ketiga, memperkuat komunikasi lintas kelompok. Bang Elnino, sebagai orang yang bertengger di Komisi I DPR RI, memiliki mitra kuat dengan Kementerian Pertahanan RI. Sebagai kelanjutan dari poin kedua, maka jalinan Bang Elnino sebagai pejabat harus tersambung dan terjalin harmonis dengan komunitas-komunitas agama di Gorontalo. Penggabungan arah laju deras beragama (wijhah dîniyyah) dan kepentingan daerah-negara (ahammiyah wathaniyah) akan melahirkan ragam solusi-solusi agama-negara, jika terjadi atau sedang terjadi di Gorontalo.

Sebab, dinamika global, regional dan nasional yang berkembang menuntut adanya bentuk pertahanan daerah-negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi, baik sebagai penangkal yang bersifat konvensional (fisik) maupun (multimidimensional (fisik dan non-fisik). Doktrin utama yang menjadi dasar gerakannya adalah memahamkan kepada masyarakat Gorontalo bahwa agama tidak saja bersifat ko-eksistensi, tapi juga pro-eksistensi tentang saling pengertian dalam hidup berdampingan. Doktrin yang mengubur dalam-dalam akan perbedaan yang mengarah kepada perpecahan. Yang ditimbulkan dari perbedaan politik dan agama.

Keempat, beasiswa pendidikan mahasiswa Gorontalo di luar daerah. Pada tahun 2015, Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan BSM PIP. Saya lupa persis penambahannya berapa. Tapi perjuangan Bang Elnino menembusi Komisi X DPR RI dan mendesak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan, menjadi bukti kongkrit keseriusannya dalam bidang pendidikannya. Sebagai akademisi (yang saat ini menjadi politisi), tentunya merasakan betapa perihnya penderitaan orang-orang yang tidak berkecukupan tapi menginginkan pendidikan tinggi.

Lebih dari itu semua, saya berharap Bang Elnino dan tim Elnino Center, juga mengawasi mahasiswa-mahasiswi Gorontalo yang kuliah di luar daerah. Sebab, kucuran dana dari Pemerintahan Provinsi Gorontalo, melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), tentunya tidak bisa menangani secara keseluruhan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah. Tapi, fokusnya tidak saja kepada mereka yang tidak mampu, melainkan ada jurusan-jurusan yang menjadi prioritas. Terlebih juga, terfokus pada jurusan keagamaan. Mengapa? Stok pemikir keagamaan, misalnya, bidang Al-Qur’an dan hadis, sangatlah sedikit jumlahnya. Mungkin yang paham banyak, tapi yang akademisi bisa dihitung jari.

Demikianlah yang bisa penulis tuliskan tentang Bang Elnino beserta beberapa harapan yang patut dipertimbangkan. Mengapa perlu? Bang Elnino harus segera membuat gerakan kultural yang menghadirkan wajah Gorontalo yang lebih etis dan santun di tengah gejolak-gejolak yang datang tanpa diundang ke Gorontalo. Tetap menjadi politisi yang berkarakter dan secara wawasan agama moderat—bisa berada di tengah perbedaan pemikiran yang ada; Jadilah politisi yang mengurusi rakyat, bukan menjadi politisi yang diurusi rakyat; jadilah politisi yang selalu hadir saat dipanggil rakyat. Semoga kesehatan dan kekuatan jiwa menyertai Bang Elnino selalu! Amin

Jakarta, Juli 2018

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *