Pancasila: Payung Umat Beragama

Indonesia adalah negara “yang bukan-bukan”, bukan negara agama, negara ateis dan bukan negara sekuler. Negara Indonesia tidak membiarkan eksistensi agama, namun negara tidak terlibat aktif dan bersifat penuh dalam urusan ritual sebuah agama. Negara Indonesia tidak memisahkan diri dengan agama, karena agama sebagai penyokong dan penyanggah spiritualitas negara.

Ritualitas agama-agama diserahkan dalam sebuah komponen komprehensif berupa civil society. Dalam civil society seluruh aktivitas agama diimplementasikan secara holistik. Nilai-nilai dari seluruh agama-agama yang ada di Indonesia, diangkat dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan ideologi, ideologi Indonesia itu bernama “Pancasila”.

Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia (sepertinya) bosan dengan model pemahaman tunggal atas Pancasila, seperti yang dilakukan orang-orang yang terlibat dalam rezim Orde Baru. Di sekolah-sekolah, mulai jenjang pendidikan bawah sampai pada tingkat lembaga tertinggi---termasuk pemerintah, penataran PPPP (Pedoman, Penghayatan dan Pengamatan Pancasila) hanya menjadi indoktrinasi. Generasi muda hanya diwajibkan menghafalkan, tetapi melupakan upaya implementasi dari butir-butir Pancasila. Bukan konsep Pancasila-nya yang salah, namun penggunaan Pancasila yang tidak sesuai kapasitas dan ruang lingkupnya, menyekat Pancasila dan menutup ruang ijtihad atasnya, merupakan sebuah kesalahan.

Para saat Reformasi terjadi, penggagas yang melempar balon liberalisasi (seakan) tidak bertanggungjawab. Pintu-pintu di segala penjuru terbuka bebas, penyakit liberalisme merambat ke semua lini, sekaligus menggerogoti kesakralan Pancasila. Keterbukaan yang begitu luas, membuat ideologi transnasional merebak ke segala penjuru bumi Nusantara. Perbuatan makar belakangan ini terus terjadi, bahkan balon liberalisasi dan sekularisasi yang dilempar oleh segelintir orang, tidak ada yang bertanggungjawab. Ketidak-bertanggungjawaban itu terlihat dari lontaran deras sebuah pertanyaan “apakah Pancasila sebuah ideologi ataukah kontrak sosial yang dibuat oleh para pendiri bangsa?.”

Pertanyaan diatas merupakan sebuah bukti kegelisahan masyarakat Indonesia. Apakah posisi Pancasila yang tertinggi ataukah ada ideologi lain yang tertinggi?. Menelusuri pertanyaan diatas, tidak bisa dilepaskan adanya gerakan pelemahan Pancasila. Misalnya, buku Doktrin Zionisme dan Idiologi Pancasila – Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Father RI [Yogyakarta: Wihdah Press, 1999] yang dieditori oleh Muhammad Thalib dan Irfan S. Awwas.

Dugaan bahwa butir-butir Pancasila terinspirasi dan kelanjutan dari sebuah kontrak ideologi Zionis dengan pendiri bangsa semakin kuat, tatkala Ali Jarishah---seorang tokoh Ikhwanul Muslimin---menulis kitab yang berjudul Du’?tun l? Bugh?tun [D?r al-Basyîr li al-Atsaq?fati wa al-Ulûmi, 2000] beredar luas di Indonesia. Di dalam kitab ini terdapat dokumen Richard B. Michel yang ditulis saat rezim Anwar Sadat berkuasa. Kesakralan Pancasila terus diuji, sejak Pancasila diresmikan menjadi ideologi negara. Namun, kita perlu menyambut baik, buku Yudi Latif berjudul Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila [Gramedia, 2011] dan Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan [Mizan, 2014]. Buku ini bisa menjadi bantahan terhadap upaya pelemahan Pancasila, juga bisa menjadi rujukan dan bacaan kongkrit terkait perjalanan Pancasila di Indonesia.

Berawal dari cikal-bakal lahirnya Pancasila saat Jepang menjanjikan “kemerdekaan” pada Indonesia [24 Agustus 1945], kemudian berdirilah BPUPKI yang diketuai oleh Radjiman Wedjodiningrat dan wakilnya, Raden Panji Soeroso serta Ichubangasa. Saat sidang BPUPKI [29 Mei – 1 Juni 1945] terjadi pergulatan gagasan dan konsep ideal untuk sebuah negara. Diantaranya: pertama, Moh. Yamin [29 Mei 1945] mengajukan: peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Kedua, Mr. Soepomo [31 Mei 1945] mengajukan trilogi negara, yaitu: teori “negara individualistis”----seperti pemikiran Thomas Hobbes, John Locke, Jacques Rousseau dan lain-lain; teori “class teori” yang digagas oleh Marx dan Lenin; dan teori “negara integralistik” yang digagas oleh Hegel dan Adam Muller. Ringkasnya, negara integralistik adalah pilihan Mr. Soepomo.

Ketiga, Sukarno [1 Juni 1945] mengajukan gagasan: nasionalisme [kebangsaan]; internasionalisme [kemanusiaan]; musyawarah, mufakat dan perwakilan; kesejahteraan sosial; ketuhanan yang berkebudayaan. (Seandainya) konsep Pancasila tersebut---setelah terjadi rekonstruksi sila-sila yang ada----tidak diterima, maka Negara Indonesia dibangun di atas ideologi Trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokratis dan ketuhanan. Dan (Seandainya) juga tidak diterima, maka Indonesia menganut ideologi Ekasila [gotong royong].

Sejak penetapan konstitusi Pancasila [18 Agustus 1945], dimana Pancasila begitu komprehensif, holistik, filosofis dan praktis, sampai saat ini, Pancasila belum terealisir dengan sempurna. Seperti kaidah: wujûdhu ka ‘adamihi. Kran-kran yang terbuka saat reformasi membuat pelbagai makar-makar sering terjadi, dan tak jarang ideologi Pancasila dibenturkan dengan ideologi lain. Organisasi-organisasi yang sedari awal merawat, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhamamdiyah. Misalnya, pidato KH. Sahal Mahfudz dalam Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama [27-30 Juli 2006] sangat membuktikan bahwasanya rekaman sejarah Nahdlatul Ulama dalam merawat bangsa ini, sudah teruji di panggung sejarah. Istilahnya, “NU dan Pancasila, ibarat dus sisi mata uang”. Namun rajutan dan ikatan batiniah antara Pancasila dengan masyarakat Indonesia, dirobek oleh ideologi transnasional, seperti khil?fah.

Pancasila sebagai civil religion, tidak saja sekumpulan dogma mati, tetapi ia welfare religion yang memiliki ambisi kuat untuk menuju welfare civil. Dan di dalam panggung sejarah NKRI, tidak ada satu pun agama yang menolak ideologi Pancasila sebagai payung umat beragama. Rumah haruslah memiliki tiang yang kokoh dan kuat, begitu pula negara, membutuhkan sebuah tiang untuk mengayomi seluruh agama----seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu---dan kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Pancasila menjadi sebuah kesepakatan kolektif, dan upaya menghilangkan diskriminasi. Pancasila adalah hasil terakhir, bukan Piagam Jakarta [Jakarta Charter].

Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dilihat sesuai konteks kelahirannya. Dalam kapasitasnya, Pancasila adalah value system yang termanifestasikan dan lahir dari kristalisasi nilai-nilai budaya dan sosio-historis bangsa Indonesia. Bentuk hirarkis dan piramidal yang terlihat dari Pancasila merupakan ikatan kuat, bulat dan ‘suci’. Ikatan kuat, hierarkis dan piramidal tersebut, tidak saja bersifat formal logis, namun hubungan dan kesatuan dasar ontologis, epistemologis dan aksiologis dari Pancasila.

 Pancasila, Agama dan Islam

Pancasila sebagai ideologi bangsa, (selamanya) tidak akan menggantikan posisi agama-agama yang ada. Agama itu suci, sedangkan Pancasila tidaklah suci. Agama-agama diciptakan oleh Tuhan, sedangkan Pancasila merupakan ijtihad para ulama dan pakar, yang terilhami dari-Nya. Keluhuran Pancasila dan kesakralan Pancasila tidak bisa menyaingi agama-agama dunia. Di satu sisi, Pancasila adalah produk manusia yang digali dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat Nusantara yang telah teruji sekian abad. Ia adalah payung untuk semua kelompok, ras, agama, kepercayaan dan keyakinan. Ruh Pancasila adalah ruh-ruh agama-agama, nilai-nilai dan substansi agama yang dimasukkan ke dalam Pancasila, tanpa harus mewujudkan secara formal logis. Kedudukan Pancasila, berada ditingkat atas dibandingkan ideologi-idelogi yang berkembang di Nusantara (Indonesia).

Pancasila harus mampu melihat pelbagai problem dewasa ini. Pancasila harus terus menerus dikaji, ditafsirkan sesuai konteks dan ruang geraknya, diimplementasikan, dijadikan panduan hidup bernegara dan berbangsa. Ia harus tampil sebagai penengah, tidak berat kepada agama tertentu, termasuk masalah seritus dewasa ini, yakni: munculnya gerakan fundamentalisme Islam, yang tidak henti-hentinya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya.

Nabi Muhammad---nabi akhir zaman dan penutup para nabi---yang ma’shum, mustahil (tidak mungkin) Allah membiarkan dan tidak memberinya informasi akan kondisi pengikutnya, di belakang hari nanti, termasuk informasi bentuk negara. Idealisasi Negara Indonesia ini memang Pancasila, terbuka kepada semua komponen untuk sama-sama berjuang, berkiprah, membela dan menjaga serangan, baik pihak internal dan eksternal. Tentunya tidak adil, jikalau orang Muslim harus berada di sebuah negara Islam. Bagaimana umat Muslim yang berada di Jepang, China, Prancis dan negara-negara tidak Islami?. Apakah eksistensi dan tempat akan menentukan seseorang masuk surga? Tidak. Begitu rendahnya ajaran Islam, jikalau umat Muslim yang berada di negara tidak Islam, tidak masuk surga.

Agama dilindungi negara, dan agama berfungsi memperkuat eksistensi negara. Agama dan negara saling menopang dan berkontribusi. Munculnya gerakan dan pemikiran “thogutisme” di Indonesia, disebabkan kesalahan dalam memahami kerja idelanya negara dan agama. Keduanya tidak boleh dibenturkan dan ditabrakkan. Kenyamanan sebuah negara menjadi syarat kenyamanan dakwah dan ajaran agama berjalan dengan baik. Mungkinkah, sebuah negara yang tidak kondusif dan kacau balau, seseorang menjalani syariat dan ajarannya dengan tenang dan damai? tidak.

Kehadiran institusi formal---misalnya: negara Islam dan sejenisnya-----tidak menjadi jaminan tegaknya sebuah nilai-nilai luhur agama. Menurut Hasyim Muzadi, saat ini umat Islam di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: “umat ijabah” dan “umat dakwah”. Kelompok “umat ijabah” adalah orang-orang yang sudah berada di tingkat tajrîd. Melaksanakan syariat agama secara komprehensif dan sedalam-dalamnya. Sedangkan “umat dakwah” adalah orang-orang yang harus ditarik untuk menjalani syariat Islam secara perlahan-lahan.

Mengatasi kelompok “umat dakwah” dibutuhkan figur mursyid. Peran faqih atau ahli Ilmu Fikih diminimalisir. Ahli Fikih dalam melihat sebuah problem di masyarakat berdasarkan teks otoritatif, yang kerap hitam-putih. Sedangkan, peran mursyid dimaksimalkan, menarik yang haram menjadi halal, sedangkan yang halal ditingkatkan ke-halal-annya.

Model bernegara dan bersyariat seperti demikian, tidak dilakukan oleh kelompok tatharuf atau ekstrim. Di Indonesia, terbagi menjadi dua kelompok tatharuf, yaitu: tatharuf tasyaddudi dan tatharuf tasyahuli. Kelompok tatharuf tasyaddudi [ekstrim kanan] ini, sedikit-dikit haram, bid’ah, sesat dan kafir. Termasuk dalam menghukumi dan memposisikan Pancasila. Terjadi demarkasi, dan keputusannya di luar keputusan minoritas. Sedangkan, kelompok tatharuf tasyahuli [ekstrim kiri] ini sedikit-dikit boleh, atas dasar konstitusi HAM, maka yang haram---sementara waktu---diistirahatkan. Segala sesuatu, menurut akal kolektif kelompoknya maslahat---setelah proses terjadi penggalian dalil normatifnya dalam kitab suci al-Qur’an dan hadis----maka sesuatu itu dibolehkan agama. Kedua kelompok ini, berpotensi merendahkan---untuk tidak mengatakan tidak menganggap---derajat dan keluhuran Pancasila.

Manusia adalah produk zamannya. Manusia keluar dari rahim zamannya. Manusia hadir dan bercengkrama dengan alam yang mengitari kehidupannya. Pemikiran seseorang---termasuk dalam menerima keputusan kolektif bangsa berupa ideologi Pancasila---merupakan hasil olahan dan dialektika dengan sejarahnya. Konklusi dan keputusan manusia, terkadang melintasi dirinya dan juga hasil perpaduan antar-zaman. Sikap penerimaan Pancasila masyarakat Indonesia---masyarakat murni dan pemikiran pribumi---merupakan buah hasil dialektika dengan zamannya. Keluar dari kungkungan para kolonial penjajah yang mengambil hak asasi manusia, yakni kemerdekaan dan kesejahteraan.

Ideologi khil?fah---yang sering dijadikan tandingan ideologi Pancasila---memang pernah ada dalam sejarah dunia dan termaktub dalam rekaman hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. Namun, apakah hadis Nabi Muhammad tidak memiliki asb?bul wurud-nya?, dan apakah hadis tidak harus dikontekstualisasikan pada sebuah ruang?. Tentunya, model kerja teks-konteks-kontekstualisasi tidak bisa dilepaskan, baik Pancasila dan khil?fah. Penerimaan kolektif masyarakat terhadap Pancasila, merupakan buah dari pertemuan antar petinggi kepentingan negara, petinggi antar umat beragama, antar etnis dan kelompok, yang sudah diadaptasikan dan dikondisionalkan dengan kapasitas ruang kerjanya. Buah ini harus dirawat sebagai manifestasi Nusantara, dalam kepentingan kolektif negara, bukan kolektif agama tertentu dan kelompok tertentu. Di samping itu juga, Pancasila dan khil?fah adalah sama-sama produk ijtihad. Kaidanya: al-Ijtih?d l? Yunqodhu bi al-Ijtih?d atau produk pemikiran seseorang—termasuk kelompok dan institusi---tidak bisa dibatalkan oleh produk pemikiran seseorang. Dengan syarat, selama ijtihad pertama masih dibutuhkan dan menjadi jaminan keutuhan sebuah bangsa dan negara. Pancasila adalah produk pribumi dan Nusantara, sedangkan khil?fah adalah produk internasional.

Masyarakat Indonesia---khususnya Islam---masih dihadapkan dua pertanyaan mendasar, yaitu: bolehkan umat Islam menerima Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia? dan wajibkah umat Islam menerapkan seluruh aturan syariatnya?. Pertama, Pancasila sejalan dengan esensi Islam. Pancasila seperti Piagam Madinah, yang mencoba mengayomi seluruh komponen masyarakat. Ada konsep ukhuwah Isl?miyah [Qs. al-Baqarah/2: 139], ukhuwah Wathaniyah [kebangsaan] dan ukhuwah syu’ûbiyah [Qs. al-Hujurat/49: 13]; hubungan umat Islam yang mayoritas (tatkala itu) berhubungan dengan kelompok Yahudi, Nasrani dan Sabi’in terjalin dengan sempurna, tanpa mendiskriminasi. Urusan ibadah dan Syariah, masing-masing menganut keyakinannya dan tidak boleh dicampur, sebagaimana penolakan negosiasi yang ditawarkan oleh kalangan Yahudi kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw mengambil konsep Qs. al-K?firûn/109: 6; dalam urusan akidah sendiri-sendiri, sedangkan urusan sosial bersama-sama; semua pemeluk agama, sama-sama merasa memiliki negara Indonesia, ketika ada pihak eksternal menyerang, semuanya bersatu, seperti: pembuktian Nabi Muhammad saat Fathul Makkah; di dalam persatuan harus tumbuh sikap kewaspadaan. Pihak eksternal memiliki potensi untuk menyerang, sedangkan pihak internal memiliki kecenderungan untuk bertengkar.

Kedua, dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, umat Islam berpedoman kepada Qs. al-Baqarah/2: 208. Namun, kata k?ffah atau totalitas adalah ajaran Islam, bukan Negara Islam; Nabi Muhammad Saw tidak membunuh Abdullah bin Ubai bin Salul, pemimpin kaum munafik karena alasan politik, menjaga kepribadiannya [Shahih Bukhari, 2002]; Nabi Muhammad Saw tidak berkenan membunuh seorang Khawarij, dikarenakan alasan kekhawatiran bahwa ia membunuh pengikutnya yang menunaikan shalat, ini akan timbul pemikiran negatif [al-Mufhim Lim?Asykala min Talkhîsi Kit?bi Muslim, 2008]; Nabi Muhammad tidak merekonstruksi Ka’bah dengan alasan menjaga perasaan suku Quraish yang baru memeluk Islam [al-Syif?bi Ta’rîfi Huqûqi al-Mustaf?, 2011]. Mari kita---khususnya umat Muslim----bersyariat sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, tanpa harus membongkar sangkar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 



Ketiga, sila-sila Pancasila adalah pancaran murni dari semua agama. Ada konsep ke-Tuhan-an. Indonesia bukan negara agama, negara sekuler dan negara ateis. Manusia sampai pada jiwanya yang paling dalam, membutuhkan Tuhan. Hubungan batiniah antara manusia dengan pencipta; Ada persatuan Indonesia [internasionalisme], bukan persatuan dunia. Al-Qur’an mengajarkan wajibnya bertolak pada konsep persatuan [Qs. al-Hujurat/49: 13]; Ada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mulai dari konsep teologi, ritual sampai pada tahap muamalah, semua agama berujung pada kemanusiaan [Qs. al-M?’ûn/107: 1]; Ada kerakyatan bukan keelitan yang dipimpin dengan hikmah kebijaksanaan. Segala sesuatu tidak dibiarkan atas dasar sistem, termasuk sistem demokrasi. Misalnya, hikmah hukum adalah keadilan, hikmah ekonomi adalah pemerataan, hikmah politik adalah toto tentran kerto rahardjo dan lainnya; Ada keadilan sosial [kolektif dan keseluruhan]. Tidak ada diskriminasi satu agama dengan lainnya, orang miskin dan kaya sama di depan hukum, dan lainnya. Keadilan sosial adalah keadilan holistik.

Masyarakat menginginkan Negara Indonesia terus berkibar dan tidak rusak di tengah jalan, hanya dikarenakan ulah segelintir orang yang mendirikan Negara Islam, dan menggantikan Pancasila. Fenomena Kartosuwiryo dengan konsep “Darul Islam”, PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), Permesta dan lain sebagainya gagal, Pancasila tetap kokoh. Artinya, komposisi antara agama dan negara sudah jelas, tinggal dimanfaatkan dan dipahami ruang kerja keduanya. Komposisi antara nation state dan civil society sangatlah jelas. Merawat Nusantara dengan merawat ideologi negaranya, adalah keniscayaan. []

*Tulisan ini dimuat dalam buku Antologi berjudul Merawat Nusantara: Menumbuhkan Kembali Spirit Persatuan dalam Kebhinekaan (Malang: Genius Media, 2017), h. 3-11.

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *