Menelisik Sisi Kelam “Politik Islam”

Agama—menurut Max Muller, penulis buku Introduction to Science of Religions (1873)—adalah “usaha untuk memahami apa yang tak dapat dipahami dan untuk mengungkapkan apa yang tak dapat diungkapkan. Sebuah keinginan kepada sesuatu yang tidak terbatas.” Definisi ini akan menjadi landasan penulis dalam menyibak sisi kelam “politik Islam”. Problematika mendasar dan pertarungan pemikiran di kalangan internal Islam terkait agama-negara, bukanlah hal baru.

Sejak zaman Nabi Muhammad, agama-negara menjadi perbincangan menarik. Jika saya “bungkus” ke ruang konstelasi politik di Indonesia, sorotan terhadap isu agama-negara kian memuncak. Tapi, mayoritas Muslim di Indonesia, baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gerakan Tarbiyah dan PKS (dulunya PK), HTI dan lain sebagainya sepakat bahwa “agama dan negara, saudara kembar”. Agama dan negara tidak bisa berjauhan. Dua sisi yang saling membutuhkan.

Ada beberapa contoh di pelbagai negara, hubungannya antara agama dan negara. Saudi Arabia (misalnya) menjadikan agama sebagai negara, semua keputusan agama otomatis menjadi keputusan negara. Ada pola sebaliknya, agama di Turki (zaman Mustafa Kemal Ataturk), New Zealand, Australia dan Amerika sama sekali tidak boleh menyentuh sisi-sisi negara. Agama adalah urusan privasi. Sedangkan negara, berdiri sendiri. Pemikiran ini pun merembet ke para politikus Indonesia, maka lahirlah para pemikir sekuler (soft-ateisme).

Adapun di Indonesia dan juga Mesir, agama tidak masuk dalam negara, namun agama menjadi jiwa negara itu. Tidak semua keputusan agama menjadi keputusan negara, tetapi negara wajib mengakomodir nilai-nilai agama. Konsep inilah yang menjadikan Nahdlatul Ulama, mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemikiran Aswaja, sebagai konsep di dalam beragama dan bernegara ini menjadikan Nahdlatul Ulama lentur dalam menyikapi pelbagai hal yang terjadi. Tidak terlalu keras, tidak pula terlalu longgar. Meminjam istilah KH. Hasyim Muzadi, Aswaja itu tidak tasyaddudi dan tidak pula tasyahhuli. Ia berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Pemahaman Asy’ariyah dan Maturidiyah berada di antara pemahaman Salafi (kiri) dan pemahaman Muktazilah (kiri). Negara melindungi agama-agama, sedangkan ritualitas agama diberikan wadah: civil society.

Kembali kepada pemikiran Max Muller di atas, agama adalah wadah untuk menuntut seseorang kepada keluhuran “budi pekerti”. Pejabat negara dan politikus Islam harus menjadikan budi pekerti nomor satu. Hilangnya budi pekerti, bias kepada pemuasan hawa nafsu. Keadilan bidang hukum akan hilang. Pemerataan ekonomi akan sirna. Ideologi bangsa kehilangan spirit agamanya dan lain sebagainya. Artinya, negara tidak boleh menjauhi agama, begitu pula manusianya, tidak boleh jauh-jauh dari agama.

Dalam judul tulisan ini, penulis menggunakan istilah “politik Islam”, bukan “Islam politik”. Dua istilah yang mempunyai makna berbeda. Sekulerisme (misalnya), mengingkari adanya politik Islam. Politik Islam—dalam istilah Fikih Siyasah dikenal dengan sebutan Al-Siyasatu Al-Syar’iyyah—memiliki basis yang kuat dalam tradisi Sunni. Selama ini, kita selalu menyamakan antara Islam Politik dan Politik Islam.

Salah satu pemikir Barat yang menyamakan adalah Robert W Hefner. Hefner di dalam bukunya Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (2000) dengan tegas mengatakan, agama itu urusan privasi seseorang dengan Tuhan bukan dengan publik. Agama itu di masjid, gereja, vihara dan lainnya. Percampuran kedua istilah tersebut membuat arti dan maknanya pun tidak jelas. Islam Politik sama halnya dengan Islam Teologis, Islam Sufistik, Islam Liberal, Islam Progresif dan lain sebagainya. Sampai disini pula, mengapa KH. Hasyim Muzadi lebih memilih mengkampanyekan Islam rahmatan lil Alamin. Istilah yang lahir dari rahim Al-Qur’an Al-Karim lebih terjaga dan universal.

[caption id="attachment_684" align="aligncenter" width="278"] Info Pendaftaran 085811874120[/caption]

 Agama Islam via Al-Qur’an Al-Karim tidak nihil dari berbicara masalah politik, ekonomi, negara dan agama. Patokan-patokannya ada, jelas dan disertai konsekuensinya. Dan dalam hadis pun, pembicaran seputar negara sangat banyak. Misalnya, amirul mukminin, khalifatu Al-Rasul, Ulul Amri, Khilafah Nubuwah dan lain sebagainya. Artinya, agama sangat jelas telah memberikan pedoman untuk dipakai ke negara. Namun, sampai pada gagasan ini, umat Muslim kembali pecah, di dalam prakteknya berbeda-beda. Muncullah kemudian, istilah Negara Islam dan Institusi Khilafah. Nabi Muhammad SAW sejak menjadi nabi, tidak saja terfokus pada urusan revolusi mental, tapi juga mengurusi bangsa dan negara. Menurut Bernard Lewis, kajian ilmiah seputar politik Islam, baru sistematis setelah abad kedua hijriyah.

***


Pertanyaannya, adakah sisi kelam politik Islam? Ada. Salah satu pemikir perempuan, yang menulis sisi kelam sejarah politik Islam adalah Farag Fouda. Ia menulis kitab berjudul Al-Haqiqah Al-Ghaibah (2003) atau Kebenaran Yang Hilang (2010). Begitu beraninya ia menyingkap sisi kelam, khususnya zaman empat khalifah, telah menyeret dirinya ke gigir takdir. Farag Fouda rebah bersimbah darah usai serentetan tembakan dari dua anggota Jamaah Islamiyah, pada tanggal 8 Juni 1992 menerjang tubuhnya. Seketika itu pula, ia meregang nyawa. Kematiannya menjadi bukti kongkrit, bahwa umat Islam belum siap untuk berbeda dan belum dewasa menyikapi perbedaan itu. Sesekali perbedaan berujung pada mahkamah kematian. Sesekali juga, perbedaan berujung di kursi pengadilan. Lalu, dimanakah letak slogan bahwa perbedaan adalah keniscayaan?. Pergolakan masa kini, adalah kilas balik sejarah masa lalu.

Kematian Farag Fouda adalah akibat dari perdebatan sengit, antara dirinya yang mewakili kubu sekuleris dengan kubu islamis. Fouda—sebelum masanya Ali Abdul Raziq di Mesir—adalah tokoh sentral dan penting di kalangan sekuleris. Perdebatan itu, menurut para pakar sejarah, hanya membicarakan tentang hubungan agama dan politik, negara dan agama, penerapan syariat Islam dan institusi Khilafah. Perseteruan dan perdebatan serta ‘konflik’ pemikiran itu, kurang lebih berjalan sepuluh tahunan, mulai tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Saya merekomendasikan kepada Anda untuk membaca bukunya.

Dalam perdebatan itu, Fouda menampilkan pelbagai argumentasi yang jarak disibak oleh penulis sejarah-sejarah lainnya. Ia melampirkan data-data kebrutalan rezim Khilafah pasca mangkatnya Nabi Muhammad SAW, mulai dari era sahabat Abu Bakar hingga masanya (masa Farag Fouda). Fouda—saya mengatakan bahwa ia ‘guru’ Ali Abdul Raziq—sangat getol menolak politisasi Islam dalam isu pembentukan Negara Islam, khususnya saat itu di Mesir. Dus, realitas sosial dan masyarakat yang majemuk di Mesir, menjadi hambatan utama kelompok islamis. Tepat pada tanggal 3 Juni 1992, sekelompok ulama Universitas Al-Azhar mengeluarkan fatwa bahwa ia (Fouda) adalah musuh Islam dan halal darahnya dibunuh. Konsekuensi dari fatwa itu itulah, yang kemudian dijadikan agitasi oleh kelompok islamis yang tidak menyukai dirinya.

Pikiran kelompok islamis saat itu, hilangnya Fouda di tanah Mesir, bisa melancarkan visi ideologis mereka. Salah satu tokoh, yang buku-bukunya akrab di tengah-tengah kita, Nasr Hamid Abu Zayd beruntung tidak bernasib seperti Fouda. Ia hijrah ke Leiden, Belanda. Kebrutalan konflik-konflik keagaaman di Mesir pun pernah dialami oleh Najib Mahfudz, sastrawan Sungai Nil yang menyabet Nobel kesusastraan tahun 1998. Ia beberapa kali ditikam oleh seseorang atas perintah Syaikh Umar Abdurrahman, misalnya pada tanggal 14 Oktober 1994, namun ia luput dari sergapan maut yang menghampirinya.

Itulah sekelumit sisi kelam Politik Islam di dalam Islam. Perbedaan adalah keniscayaan dan perkelahian itu adalah kemungkaran. Maka seyogyanya, umat Muslim harus memiliki strategi yang baik dalam menyikapi pelbagai hal-hal fundamental dan primer dalam beragama, luasnya negara. Indonesia, menurut KH. Hasyim Muzadi, bukan negara Islam, bukan negara sekuler, tapi negara yang bukan-bukan. Maksudnya, negara yang bukan seperti digaungkan kelompok islamis dan juga bukan negara yang diinginkan kelompok sekuler dan liberal.[]
Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *