Memikirkan Kembali Porsi Keagamaan di Gorontalo

Layar kaca menampilkan ragam kejadian yang keluar dari identitas bangsa Indonesia. ‘Ruang panas’ dan ketidakstabilan emosi warga menjadi problem besar kita semua. Konten negatif yang tak mendidik merajalela di lini masa media sosial. Ditambah hilangnya “religion bilief” pasca hadirnya industri 4.0 di tengah masyarakat yang belum sempurna pengisian akal dan perut. Problem-problem sederhana ini membuat wajah beragama Indonesia kini perlu dikembalikan kepada wajah beragama yang damai, santun dan berkeadaban.

Di tengah-tengah sedang mencicipi pasar raya industri 4.0, kini kita disuguhi industri 5.0 yang berhasrat mengembalikan pasar raya intelektual, sains dan teknologi sebagai patokan keberhasilan sebuah daerah dan negara.

Dahulu, Gorontalo di era 1.0 hanya terfokus pada satu titik, menjadi provinsi mandiri dan keluar dari kungkungan Sulawesi Utara; Era 2.0, pemerintah kembali mengarahkan fokusnya pada pencarian simpati masyarakat, sebagai penguat atas berbagai macam kebijakan; Era 3.0 ditandai tugas baru berupa mengaplikasikan ragam nilai-nilai bangsa dan agama, tetapi banyak elit yang terfokus pada tepukan tangan. Di mana kebijakan-kebijakan yang lahir belum bernuansa persiapan menyongsong era 4.0.

Sisa-sia problem di era 3.0 menjadi beban berat para elit daerah yang memimpin di era 4.0. Kehidupan yang serba berubah diberbagai sector kehidupan, membuat pemimpin tidak lagi saja hanya terfokus pada hal-hal fisik yang serba megah dan mulus. Para elit daerah harus kembali memikirkan kesiapan mental masyarakat Gorontalo untuk menghadapi era yang tidak lagi mengenal kepakaran. Hilangnya kepakaran membuat wilayah agama dan politik yang berkeadaban perlu mendapat sorotan penuh dari pemerintah.

Pertama, pernikahan. Sejarah pernikahan di Gorontalo mewariskan ragam nilai sakral. Tetapi, problem mutakhir membuktikan, pernikahan di Gorontalo kiai merosot, yang ditandai dengan angka perceraian sangat tinggi. Kanwil Gorontalo harus mengkonsepkan kembali konstruksi berpikir masyarakat Gorontalo tentang pernikahan. Rekonstruksi makna “sekufu” harus dibuat formula terbarukan. Tidak saja lagi berbicara tentang agama dan keturunan semata, apalagi sekedar sekedar kenyamanan psikoseksual dan kebersamaan dalam aktivis spiritual, tetapi aspek kesetaraan pendidikan, komunikatif dan psikologis menjadi pertimbangan penting yang harus dimasukkan dalam konsep pernikahan.

Kedua, aspek agama. Era 4.0 dan 5.0 mengerus kepekaan beragama seseorang. Hilangnya religion belief dalam diri seseorang membuat social values tidak tercipta di ruang publik. Generasi kekinian yang banyak memilih hidup eksis di dunia maya membuatnya tidak adaptif dan ramah di ruang publik. Ujaran-ujaran kebencian, fitnah dan hoax di media sosial tak terhindari. Bahkan tidak sedikit yang menimpa para pejabat dan elit.

Masalah-masalah tersebut disusul dengan rawannya gesekan antar kelompok menjelang pilpres 2019 ini. Problem ini bisa ditangani dengan hadirnya para agamawan yang dibantu para elit daerah dalam membumikan empat pilar keberagamaan, yakni: fiqhu al-Ahkam (fikih hukum), fiqhu al-Da’wah (fikih berdakwah), fiqhu al-Tasawuf (fikih tasawuf) dan fiqhu al-Siyasah (fikih politik). Keempatnya tidak boleh dipisah dan dipakai satu-satu. Meniadakan salah satunya mengakibatkan seseorang menjadi individu yang tidak mengenal kesalahan pada dirinya dan tidak mengenal kebenaran pada diri orang lain. Hadirnya empat pilar itu dalam diri seseorang akan menetralisir sikap reaktif terhadap tindakan orang lain.

Ketiga, aspek politik. Wajah politik yang tidak ramah seperti yang dinginkan Nabi Muhammad. Banyak yang membela kebenaran dengan melupakan kebaikan. Akhirnya, kita lupa membersihkan lalat di rumah kita, kita biarkan kotoran demi kotoran menimbun. Politik yang berkeadaban dan santun menjadi barang antik di masyarakat. Kebaikan-kebaikan tertinggi dalam beragama diabaikan demi memuaskan kepentingan pribadi dan kelompok semata.

Kata-kata politisi kehilangan makna. Ketika raga kehilangan jiwa, apa artinya sebuah agama. Jangan sampai pula hukum dan politik kehilangan hikmahnya. Sebab itu bisa menjadi embrio rusaknya sebuah negara. Para politikus harus mencontoh “etika Tuhan” dan nilai-nilai teologis harus terealisasikan ke bumi realitas dengan penuh kesantunan dan welas asih. Hanya dengan mementingkan kemaslahatan umum, di suatu wilayah akan tercipta kedamaian dan kasih sayang aktif di masyarakat. Jangan pula para agamawan turut memperkeruh suasana politik. Tugas agamawan adalah membumikan hukum Islam sebagai sebuah prinsip hidup umat Islam harus terealisasi sebagai prilaku dan bukan sekedar wacana keilmuwan semata.

Ungkapan Latin homo homini lupus (manusia bak serigala terhadap satu sama lain) semakin terasa belakangan ini. Satu sama lain saling menerkam bak binatang menyergap mangsanya. Suasana kehangatan yang menjadi ajaran warisan Nabi Muhammad berupa politik kebangsaan dan substantif berpindah menjadi “politik kebiadaban”. Tentunya ini paradoks dengan identitas masyarakat Indonesia yang bercorak dan berpikiran idealisme, tetapi selalu tersungkur di saat mengaplikasikannya. Di samping itu pula, teori “setiap kekuasaan kita lobangi dan setiap lobang kita kuasai” menjadi gurita dan duri di daerah kita.

Tiga problem dasar di atas menjadi pekerjaan bersama, antara pemerintah Gorontalo dengan masyarakatnya. Filosofi “Serambi Madinah” jangan lagi hanya menjadi simbol semata, walaupun sampai saat ini belum terumuskan dan terkonsepkan secara komprehensif. Tapi minimal, setiap warga Gorontalo dipundaknya ada tertempel filosofi itu agar selalu menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti. Terjauhkan dari perkataan-perkataan negatif di media sosial. Mengapa? Sebab pengabaian moralitas kerap terjadi di panggung politik sangat jelas di depan kita. Narasi-narasi buruk dilempar oleh orang pintar yang jahat dan dikonsumsi oleh orang baik yang bodoh. Adu gagasan dan wacana tak lagi menjadi idaman.

Mau tidak mau, pemerintah harus mengajak semua elemen untuk mengingat kembali nilai-nilai warisan leluhur untuk diterapkan di segala sektor kehidupan. Melupakannya dan mengabaikannya, sama saja dengan membawa diri kepada kemerosotan. Era 5.0 harus disambut masyarakat Gorontalo dengan penuh kesiapan mental dan kesiapan intelektual. Harapannya, hadir politikus, politikus yang berkarakter; ahli hukum yang berkeadilan; ahli ekonomi yang mensejahterakan; ahli agama yang bertanggung jawab. Hanya dengan itu, Gorontalo menjadi provinsi yang memiliki wibawa di mata siapa saja. Semoga bermanfaat

*Tulisan ini telah dimuat di kolom Persepsi, Gorontalo Post, tanggal 19 Februari 2019

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *