Makharij Fiqhiyah Sebagai Jawaban Problem Hukum Ekonomi Syariah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah 

Perkembangan zaman dan sosio kultural masyarakat, yang secara alamiah selalu mengalami perubahan, merupakan bagian dari ‘illah yang menentukan suatu hukum. Kaidah menyebutkan : al-hukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman. Karena itu, hukum satu masalah yang dikeluarkan dalam masa dan konteks yang berbeda boleh jadi akan berbeda hasilnya, disebabkan telah berubah ‘illah hukumnya. Ibnu al-Qoyyim menyatakan bahwa kesimpulan hukum bisa berbeda disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, keadaan, dan konteksnya.

Masyarakat senantiasa akan mengalami perubahan (transformasi), baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainya. Perubahan tersebut terjadi dalam siklus masa tertentu. Misalnya dalam bidang linguistik dan semantik, para ahlinya mengatakan bahwa bahasa akan mengalami perubahan pada setiap sembilan puluh tahun. Perubahan bahasa ini menjadi pertanda langsung atau tidak langsung atas terjadinya perubahan di masyarakat. Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, sebab nabi Muhammad Saw. pernah bersabda bahwa setiap seratus tahun  (satu abad)  akan ada orang yang melakukan pembaruan dalam pemahaman ajaran agama. Artinya, setiap seratus tahun akan ada ahli-ahli agama yang akan mengoreksi fatwa-fatwa hukum sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan lagi disebabkan telah berubahnya sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain.

Namun demikian, tidak semua hukum Islam bisa berubah berdasarkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dsb. Dalam hal ini Ibnu Qoyyim mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua bagian; pertama, hukum Islam yang bersifat statis-permanen (tsabitat), dan kedua, hukum Islam yang bersifat dinamis (mutaghayyirat). Hukum Islam yang bersifat permanen adalah hukum yang tidak berubah dari kedudukannya semula. Hukum seperti ini tidak dapat diperbarui, meskipun terjadi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dsb. Misalnya terkait akidah, ibadah mahdhah, dan sebagainya. Terhadap hukum yang bersifat permanen, pintu ijtihad tertutup. Adapun hukum yang bersifat dinamis, didefinisikan sebagai hukum yang berubah mengikuti perubahan sosio, budaya, ekonomi, dsb. Terhadap hukum seperti ini, syariat telah memberikan peluang untuk mengadakan perubahan sesuai dengan perkembangan kemaslahatan.

Hukum dalam bidang ekonomi syariah tergolong hukum yang bersifat dinamis (mutaghayyirat), sehingga akan mengalami perubahan sesuai dengan perubahan ‘illahnya. Karena itu, Hukum ekonomi syariah merupakan lahan yang luas untuk dilakukan ijtihad, karena perkembangannya yang begitu cepat dan belum dibahas hukumnya oleh para ulama terdahulu, serta masih sedikitnya pendapat ahli fikih kontemporer tentang masalah ini.

Untuk tujuan pembaruan hukum Islam (fikih), para ulama sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan metodologi (manhaj) yang kokoh. Memahami fikih sebatas pada kumpulan hukum Islam tidaklah sesuai dengan ajaran agama. Oleh karenanya, pembaruan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan, terutama di era yang sangat cepat perubahannya ini. Gerakan perubahan yang luar biasa sebagai akibat kemajuan di bidang industri, perdagangan, jasa, kontrak perjanjian, teknologi, komunikasi, dan lain-lain mengharuskan senantiasa adanya pengembangan dan pembaruan dalam hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, pembaruan hukum ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan. Karena suatu hal yang baru, boleh jadi hukum ekonomi syariah kontemporer tidak sejalan dengan kesimpulan hukum yang termaktub dalam kitab-kitab fikih terdahulu. Hal itu karena ditemukannya hal-hal baru yang menjadi ‘illatul hukmi yang mungkin belum terjadi di waktu yang lampau. Hal itu merupakan suatu hal yang wajar, disebabkan permasalahan yang muncul saat ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi ketika itu. Namun begitu, antara keduanya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama syariat (tahqiq maqasid as-syari’ah).

[caption id="attachment_1052" align="aligncenter" width="446"]

                                  Pemesanan WA 082291433311[/caption]

Makharij Fiqhiyah Sebagai Jawaban

Sebagian orang mempunyai anggapan bahwa fikih dapat menjadi penghambat upaya pengembangan ekonomi syariah, karena menurut anggapan ini fikih cenderung memberikan batasan-batasan yang membatasi ruang gerak praktek ekonomi syariah, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan sektor ekonomi syariah tidak sepesat laju pertumbuhan ekonomi konvensional. Anggapan sebagian orang ini bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Anggapan ini bisa jadi benar jika melihat kondisi faktual yang terjadi saat ini di mana fikih lebih banyak dimunculkan dengan wajah yang cenderung kaku, bersemangat membatasi, dan cenderung statis tidak merespons perkembangan ekonomi kontemporer. Fikih dalam pengertian ini dipahami hanya sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan tidak mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih dengan wajah seperti ini mungkin benar dapat berpotensi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah.

Namun apabila fikih ditampilkan dengan wajah sesungguhnya maka anggapan sebagian orang yang mengatakan fikih sebagai penghambat laju pertumbuhan ekonomi syariah tersebut sangatlah tidak tepat. Fikih dalam wajah sesungguhnya tidak memberikan batasan-batasan yang mengekang dan membatasi, tetapi memberikan jalan keluar agar praktek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tapi di waktu yang sama juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi. Hal ini bisa terjadi karena fikih sesungguhnya mempunyai watak sangat fleksibel (murunah al-fiqh al-islamiy) dan tidak memberatkan (‘adam al-haraj).

Fleksibilitas fikih ini bisa dibuktikan dari kaidah-kaidah yang menjadi dasar pengembangan fikih, antara lain kaidah: “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwâl wa al-niyyât wa al-‘awâid“ (perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, kondisi, niyat dan adat kebiasaan). Kaidah tersebut menunjukkan salah satu karakteristik hukum Islam (fikih) yang fleksibel dan kontekstual, sejalan dengan dinamika dan perkembangan zaman, terutama dalam menjawab persoalan-persoalan baru dan yang terbarukan (al-masa’il al-jadidah wal-mustajaddah).

Kaidah tersebut juga menegasikan anggapan sebagian orang bahwa hukum Islam (fikih) merupakan suatu yang sakral yang tidak mungkin berubah. Fikih dipahami sebagai kompilasi hukum Islam yang sepenuhnya baku dan diasumsikan sama kuat dan sakralnya dengan nushush syar’iah yang terdapat dalam al-Qur'an atau al-Hadis. Padahal hakekatnya tidaklah demikian, sebagaimana kaidah di atas pembaruan hukum Islam (fikih) adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena teks al-Qur'an maupun al-Hadith sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya, sebagaimana ungkapan para ulama: lianna an-nushus mahdudah walakin al-hawadits wa an-nawazil ghair mahdudah, aw lianna an-nushus tatanaha walakin al-hawadits wa an-nawazil la tatanaha, sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti.

Kaidah ini juga menegasikan anggapan sebagian orang bahwa fikih merupakan sesuatu yang kaku, hitam-putih, cenderung membatasi, dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Melalui kaidah ini fikih dapat direvitalisasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum yang ada dalam fikih tidaklah merupakan sesuatu yang statis, beku dan tidak mungkin berubah. Hukum dalam fikih sangat mungkin berubah disebabkan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niyat dan adat kebiasaan sesuai dengan kaidah di atas.

Melalui kaidah ini fikih juga mungkin dikonstruksi untuk menjawab suatu permasalahan dalam situasi berbeda, sehingga tidak tepat apabila fikih dianggap membatasi perkembangan ekonomi syariah. Karena selain mempunyai watak yang fleksibel, fikih juga mempunyai watak tidak memberatkan (‘adam al-haraj). Dalam konteks ekonomi syariah, batasan yang diberikan oleh fikih bukan dalam arti membatasi kreatifitas dalam mengembangkan model-model produk dan akad. Batasan tersebut lebih merupakan perlindungan terhadap kemungkinan eksploitasi kaum pemilik modal terhadap kaum lemah dan yang terlemahkan (dhu’afa wa al-mustadh’afin), sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi.

Watak fikih yang fleksibel (al-murunah) dan tidak memberatkan (‘adam al-haraj) ini sangat mungkin untuk dijadikan alat (washilah, tool) untuk mengembangkan ekonomi syariah mengikuti trend transaksi ekonomi agar laju pertumbuhannya lebih signifikan. Namun akan muncul permasalahan baru apabila fikih yang berwatak fleksibel dan tidak memberatkan tersebut diterapkan secara sembrono dan serampangan dalam bidang ekonomi, karena bisa terjerumus pada upaya mencari-cari dan mengumpulkan yang ringan-ringan saja (tatabu’ ar-rukhash). Oleh karena itu, saya lebih cocok menghindarkan hal itu dan lebih memilih solusi fikih (makharij fiqhiyah) dalam menetapkan hukum ekonomi syariah. Di antara solusi fikih yang patut untuk diadopsi ialah Al-taysîr al-Manhaji, Tafriq al-Halal ‘An al-Haram, I’adah al-Nadhar, dan Tahqiq al-Manath.

 1) Al-Taysîr al-Manhaji

Al-Taysîr al-Manhaji dapat diartikan memilih pendapat yang ringan namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan (at-taisir) namun tetap dalam koridor manhaj yang ada. Artinya, hukum ekonomi syariah akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariah. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan (al-mubalaghah fi al-taysir). Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan (al-tasâhul).

Metode Al-Taysîr al-Manhaji dimaksudkan agar menghindarkan penetapan hukum tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hukum yang meringankan, namun hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya saja dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologisnya (al-manhaj). Dalam pandangan kami, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terperosok pada mencari-cari hal-hal yang ringan saja (tatabbu’ al-rukhash) yang dilarang dalam syariah Islamiyah.

Prinsip dasar penerapan kaidah al-Taysir al-Manhaji adalah “menggunakan pendapat yang lebih rajih dan lebih maslahat jika memungkinkan; jika tidak, maka yang digunakan adalah pendapat yang lebih maslahat (saja)”
 

?????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???? ????????? ?? ????? ?????????????


Langkah operasionalnya adalah mencari solusi fikih yang secara dalil lebih kuat dan sekaligus lebih membawa kemaslahatan. Namun apabila hal itu tidak bisa (atau sulit) dilakukan, maka yang didahulukan adalah pertimbangan kemaslahatan, sedangkan kekuatan dalil (aqwa dalilan) dijadikan pertimbangan setelahnya. Karena itu, tidak menutup kemungkinan sebuah hukum ekonomi syariah didasarkan pada pendapat ulama yang dulu dianggap sebagai pendapat lemah (qaulun marjuhun), namun karena situasi dan kondisi saat ini, pendapat tersebut dianggap lebih membawa kemaslahatan.

Contohnya dalam fatwa DSN-MUI adalah penerapan kaidah penetapan hukum ekonomi syariah yang selama ini dikenal ada dua pandangan, yakni pandangan substantif yang menjadikan tujuan/hasil akhir dan isi (al-maqashid wa al-ma’ani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum; dan pandangan legal-formal yang mengunakan kata/kalimat dan bentuk (al-alfazh wa al-mabani) sebagai ugeran dalam menentukan hukum. Yang pertama menggunakan kaidah “patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah tujuan dan maknanya, bukan kata-kata dan susunannya”
 

 ???????????? ??? ??????????? ?????????????? ????????????? ??? ????????????? ?????????????


Dan yang kedua menggunakan kaidah “Patokan (untuk menentukan keabsahan) akad adalah kata-kata dan susunannya, bukan tujuan dan maknanya”
 

???????????? ??? ??????????? ????????????? ????????????? ??? ?????????????? ?????????????.


Oleh DSN-MUI pandangan yang terlihat antagonis tersebut dua-duanya diadopsi dan dipakai dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, tergantung mana yang paling punya relevansi dengan aspek kemaslahatan. Contoh untuk pengadopsian pandangan pertama adalah fatwa tentang akad wad’iah (digunakan untuk kegiatan penghimbunan dana berupa tabungan dan giro); akad wadi’ah adalah bentuk formalnya (al-alfazh wa al-mabani) sedangkan substansinya (al-maqashid wa al-ma’ani) merupakan akad qardh; karena akad wadi’ah yang terdapat izin dari pemilik untuk menggunakan barang titipan oleh penerima titipan, dan barang titipan dapat diganti oleh barang lain (yang senilai/serupa/mitsaliyat) sejatinya merupakan akad qardh.

Sedangkan contoh penerapan pandangan kedua dalam fatwa DSN-MUI adalah fatwa terkait mengikatnya (mulzim) saling berjanji (al-muwa`adah) dan hubungannya dengan mulzimnya perjanjian (al-`aqd) sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli Uang (al-Sharf), fatwa DSN-MUI Nomor: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang  Janji (Wa‘d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging).

Fatwa tersebut menyatakan bahwa lindung nilai secara syariah boleh dilakukan dengan syarat dilakukan atas dasar kebutuhan nyata (tidak untuk untung-untungan/spekulasi/gharar) dan dilakukan melalui mekanisme forward agreement (saling berjanji) untuk melakukan pertukaran mata uang di masa yang akan datang.

Akad dan muwa`adah (saling berjanji) dari sisi bentuknya memiliki kesamaan, yaitu pihak yang melakukannya sama (dilakukan oleh dua pihak atau lebih), dan dari sisi sifatnya juga memiliki kesamaan, yaitu mengikat (mulzim) untuk dilakukan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bersifat mendasar; yaitu dalam muwa`adah belum muncul hak dan kewajiban, sedangkan dalam akad sudah muncul. Oleh karena itu disebut bahwa saling berjanji mirip dengan akad (al-muwa`adatu tusybih al-`aqd). Namun sejatinya kedua hal tersebut berbeda, saling berjanji bukanlah akad (wa laisa al-muwa`adatu `aqdan). Apabila saling berjanji dianggap sama hukumnya dengan akad, maka transaksi lindung nilai terlarang karena termasuk jual-beli utang dengan utang (bai` al-dain bi al-dain). Namun kalau saling berjanji dihukumi bukan akad (sebagaimana disebutkan dalam fatwa DSN-MUI), maka transaksi tersebut dibolehkan, karena terhindar dari jual-beli utang dengan utang.

2) Tafriq al-Halal ‘An al-Haram

Kaidah berikutnya adalah terkait dengan pemisahan antara harta halal dan non halal (at-tafriq baina al-halal wal haram). Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram, sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram).

Dalam pandangan saya kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok digunakan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal-haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya (‘ain), sehingga jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu maka tepat menggunakan kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, maka percampuran tersebut dihukumi haram” (idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram).

Sedangkan apabila pemisahan antara yang halal dari yang haram dapat dilakukan, misalnya dalam kasus percampuran antara harta yang halal dan yang tidak halal, maka kaidah (idza ijtama’ al-halal wa al-haram ghuliba al-haram) ini tidak cocok diterapkan, dan yang lebih tepat adalah menggunakan kaidah pemisahan yang halal dari yang haram (tafriq baina al-halal ‘ani al-haram). Penjelasannya, bahwa harta atau uang dalam persepektif fikih bukanlah benda haram karena zatnya (‘ainiyah) tapi haram karena cara memperolehnya yang tidak sesuai syariah (ligairih), sehingga dapat untuk dipisahkan mana yang diperoleh dengan cara halal dan mana yang non halal. Dana yang halal dapat diakui sebagai penghasilan sah, sedangkan dana non halal harus dipisahkan dan dialokasikan untuk kepentingan umum.

Dasar kaidah ini dapat dirujuk dari keterangan para ulama. Ibnu Shalah menyatakan sebagaimana dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitab Al-Asbah wa al-Nadzair:
 

?? ????? ????? ???? ?????? ????  ? ?? ????? ?????? ?? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ???.


Jika uang yang halal tercampur dengan uang yang haram dan tidak dapat dibedakan, maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta menggunakan sisanya. Sedangkan bagian haram yang dikeluarkan, jika ia tahu pemliknya maka ia harus menyerahkannya atau bila tidak maka harus disedekahkan.

Senada dengan hal tersebut Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa Ibn Taimiyyah menyatakan:
 

?? ????? ????? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ??????? ???? ??


Jika seorang hartanya tercampur antara unsur yang halal dan yang haram maka unsur haram harus dikeluarkan nominalnya, dan sisanya halal baginya.

Teori tafriq al-halal ‘an al-haram digunakan di fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa  dalam konteks Indonesia kegiatan ekonomi Syariah belum bisa dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Setidaknya institusi ekonomi Syariah berhubungan dengan institusi ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek permodalan, pengembangan produk, maupun keuntungan yang diperoleh.

Contoh pertama, Pendirian bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) oleh Bank Konvensioanl; teori tafriq al-halal min al-haram merupakan jawaban atas komentar banyak pihak tentang berdirinya bank-bank syariah, terutama UUS yang dibentuk atau didirikan oleh bank-bank konvesional. Di antara umat Islam ada yang meragukan kehalalan produk Unit Usaha Syariah karena modal pembentukan berasal dari bank konvensional yang termasuk perusahaan ribawi. Teori  tafriq al-halal min al-haram diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi seluruh uang yang menjadi milik bank konvensional sehingga diketahui mana yang merupakan bunga dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Pendapatan bank yang berasal dari bunga disisihkan terlebih dahulu, maka sisanya dapat atau boleh dijadikan modal pendirian bank syariah atau UUS karena diyakini halal.

3). I’adah al-Nadhar

Kaidah berikutnya dalam upaya penerapan makharij fiqhiyah adalah i‘adah al-nazhar (telaah ulang). Telaah ulang terhadap pendapat ulama terdahulu bisa dilakukan dalam hal pendapat ulama terdahulu dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena faktor sulit diimplementasikan (ta‘assur, ta’adzdzur aw shu’ubah al-amal). Telaah ulang salah satu caranya dilakukan dengan menguji kembali pendapat yang mu’tamad dengan mempertimbangkan pendapat hukum yang selama ini dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya ‘illah hukum yang baru dan/atau pendapat tersebut lebih membawa kemaslahatan; kemudian pendapat tersebut dijadikan pedoman (mu’tamad) dalam menetapkan hukum.

Teori ini merupakan jalan tengah atau moderat di antara pemikiran pakar hukum ekonomi syariah yang terlalu longgar (mutasahil) dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga ekonomi Islam terjebak pada labeling. Sebaliknya dengan teori ini pengembangan ekonomi Islam tidak terlalu ketat dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran fiqh klasik yang mungkin sulit diaplikasikan kembali pada era sekarang (mutasaddid). Dasar teori ini adalah kaidah: “Hukum itu berjalan sesuai dengan illah-nya, ada dan tidak adanya (illah) (al-hukm yaduru ma‘a ‘illatihi wujud[an] wa ‘adam[an]).

Contoh penerapannya adalah fatwa terkait posisi wakil dalam akad sewa-menyewa; wakil boleh menyewa benda yang dipercayakan kepadanya untuk disewakan. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh DSN-MUI meskipun bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama setelah melakukan telaah ulang (i‘adah al-nazhar) terhadap ‘illah hukum yang dikemukan Jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa larangan bagi wakil menyewa benda yang diserahkan kepadanya untuk disewakan kepada orang lain karena adanya tuhmah (diduga kuat ada kebohongan) dari wakil sehingga dapat merugikan pemilik. Namun bila dilakukan telaah ulang terhadap ‘illah hukum tersebut, maka ‘illah hukum tersebut akan hilang bila pemilik memberikan tarif yang jelas terhadap benda yang akan disewakan kepada wakilnya, lalu wakil menyepakati tarif tersebut dan kemudian ia menyewa sendiri harta benda tersebut.

Contoh berikutnya adalah transaksi kafalah bil ujrah (pertanggungan dengan upah) dengan menyandarkan kepada pendapat sebagian kecil ulama yang berbeda dengan jumhur ulama yang melarangnya. Berdasarkan hal itulah bahwa Letter of Credit yang mana penjamin menerima upah dibolehkan dalam fatwa DSN MUI Tahun 2009.

Hukum “boleh” ini didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga tidak haram hawalah dengan imbalan. Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity, kewibawaan) yang menurut madzhab Syafi’i, hukumnya boleh walaupun menurut beberapa ulama  mengharamkan dan ada pula yang menetapkan makruh hukumnya. Fatwa DSN-MUI menyandarkan pendapat ulama Syafi’iyah yang membolehkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju’alah.

4) Tahqiq al-Manath

Sedangkan tahqiq al-manath (Analisa Penentuan Alasan Hukum/’Illat) adalah analisa untuk mengetahui adanya alasan hukum (‘illah) lain dalam satu kasus, selain illat yang diketahui sebelumnya, baik melalui nash, ijma, ataupun istinbath.

Contoh penerapannya adalah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Murabahah Emas. Fungsi emas dalam sejarah Islam adalah sebagai alat tukar/uang. Oleh karena itu, jika emas akan diperjualbelikan maka harus dilakukan secara tunai untuk menghindarkan terjadinya riba nasa’ (riba karena pertukaran barang ribawi sejenis yang dilakukan tidak secara tunai). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, dibolehkan emas dijadikan obyek jual beli tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun tangguh (ta’jil) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Keputusan ini antara lain didasarkan atas alasan bahwa saat ini masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagi alat tukar (uang), tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil’ah), oleh karena itu larangan menjual belikan emas secara tidak tunai berdasarkan hadis Nabi tidak berlaku lagi karena illat hukum larangan telah berubah”

Khatimah

Makharij fiqhiyah dapat menjadi jawaban atas problem hukum ekonomi syariah, terutama jika mendudukkan fikih sebagaimana mestinya, yaitu yang mencari solusi atas permasalahan hukum yang ada dengan sedapat mungkin tetap memperhatikan dua hal, yakni: arjahul aqwal dan ashlah, dan jika dua hal itu tidak mungkin untuk dilakukan secara bersama, maka dilakukan pilihan mendahulukan al-ashlah daripada arjahul aqwal.

Hal itu dilakukan karena dalam hukum ekonomi syariah, DSN-MUI memakai kaidah “al-akhdzu bi al-ashlah”, dan kaedah “mura’atu al-khilaf”. Dengan begitu fikih tetap bisa menjawab tantangan dan perkembangan yang ada dalam bidang ekonomi syariah. Wallahu A’lam

*Makalah ini ditulis oleh Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin dalam Kuliah Umum Program Magister dan Doktor Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 02 Oktober 2017

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *