Kebangkitan Khilafah 2020? Ilusi atau Fakta

Perbincangan khilafah bukan kian menarik, melainkan bumbu-bumbunya membuat yang menikmatinya tidak bergizi. Opini-opini yang terus dikibarkan tidak beranjak dari “ide khilafah mulai menjadi opini di masyarakat”. Kalimat yang dikibarkan ini membuktikan bahwa di samping ada kelompok moderat yang lahir dari rahim bumi pertiwi, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga ada kelompok yang menanamkan benih-benih pertentangan dengan paradigma negara yang selama ini telah menjadi konsensus bersama. Apa itu? paradigma kewajiban menegakkan khilafah dan menempatkannya sebagai posisi tertinggi atau “mahkota kewajiban”.

Tagline “mahkota kewajiban” ini menyisipkan doktrin bahwa kehadiran khilafah sebagai sebuah sistem sangat dirindukan umat. Khilafah inilah yang menjadi faktor determinan eksistensi gerakan politik ini sampai pada tahap bahwa khilafah sebagai nomenklatur yang tak tergantikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rochmat S Labib dalam Majalah Al-Wa’ie (01 Desember 2017) dengan judul “Tak Ada Alasan Menolak Khilafah”. Sebab inilah yang membuat kelompok HTI terus ‘membusukkan’ pemerintah dengan berbagai macam dan cara.

Seruan itu tentunya memiliki landasan filosofisnya. Landasan yang tertulis dalam kitab-kitabnya, pertama, meliputi konsekuensi dari konsep kesempurnaan. Dalam urusan politik (siyasah), perkara-perkara politik dan kenegaraan akan sempurna sesuai spirit Islam saat diatur dan diikat dengan sistem khilafah. Kedua, kaidah yang menyertai konsep penyempurnaan itu hanya ada di dalam sistem khilafah, maka khilafah menjadi kewajiban mutlak. Dan ketiga, hanya khilafah yang bisa mewadahi ide-ide Islam sebagai satu-satunya tariqah otoritatif.

Dasar itulah yang menghantarkan HTI menyetempel orang-orang yang mengkritik sistem khilafah yang ditawarkannya sebagai orang yang anti-syariat dan anti-Islam. Dan orang-orang yang tidak setuju distempel sebagai “kemaksiatan terbesar”, sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Bahkan belakangan ini tokoh-tokoh HTI berkumpul dan menyetempel perkumpulannya dengan sebutan “Ulama ASWAJA” dan nama perkumpulannya disebut “Multaqa Ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah”.

Salah satu keputusan perkumpulan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan “23 Februari 2020) adalah “khilafah adalah bagian dari ajaran Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah; hukum menegakkannya wajib; menghalangi, mengancam, mengkriminalisasi dan mempersekusi perjuangannya merupakan bentuk kema’shiyatan dan kemunkaran.”

Baca: HTI: Dari Radikal Berpikir Menuju Ke Tindakan

Perkumpulan ini tidak saja di satu tempat, melainkan di beberapa tempat, di antaranya: pertama, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Probolinggo di Pondok Pesantren Kyai Sekar Alamri. Acara ini dibuka langsung oleh Abdullah Amroni (Pengasuh PP Kyai Sekar Alamri Probolinggo); Ahmad S (Pengasuh Majelis Taklim Al-Mubarok); Arif S (Pengasuh Majlis Tibun Nabawi); Zen (Pengasuh Majelis Ta’lim Nurul Fikri); Ismail (Pengasuh Majelis Ta’lim Ma’anil Qur’an); Muyasir (Dewan pengajar Durusul Lughoh PP Al-Amri Probolinggo) dan Munif (Pembina Remaja Muslim Milenial Probolinggo).

kedua, di kediaman Abu Zallum ini di Kalimantan Selatan hadir tokoh-tokoh yang terafiliasi, khususnya secara ideologis dengan HTI, yaitu Abdul Hafiz (Pengasuh Ma’had Darul Inqilabi Martapura, Kabupaten Banjar); Imam Abu Ashim; Mukhlis Hariadi (Pengasuh Majlis Darul Mukhlisin Kabupaten Barito Kuala); Humaidi; Luthfi bin Fakhruddin (perwakilan Kabupaten Rantau) dan Hidayatul Akbar (Pengasuh Majlis Taklim Muslimin Muslimat Handayani Banjarmasin).

Ketiga, tanggal 27 Februari 2020 di Soreang Raya, Kabupaten Bandung yang dihadiri oleh Zaenuddin (Pengajar Madrasah Ibtida’iyyah Al-Qur’an Margahayu); M. Syukron Halim (Pimpinan Majelis Taklim Asy-Syukroniyah); Muchtar Nasier (Pimpinan Majelis Taklim Islam Kaffah Banjaran) dan pernyataan sikap dibacakan oleh Jajang Abu Athifa (Pengasuh Sekolah Tahfidz Plus Khoiru Ummah).

Keempat, tanggal 28 Februari 2020 bertempat di Yayasan Al-Kamil Surabaya dengan tema “Menjaga Kemulian Al-Qur’an”. Hadir disitu antara lain Deden (Qori’); Muhammad Sugiono (Ketua Yayasan Pesantren Al-Kamil Surabaya); Abdul Kholiq (Ketua Forum Umat Islam Bersatu Surabaya); Wajdi Abdul Wahib (Pengasuh Majelis Cinta Al-Qur’an); Khoiri Sulaiman (Pengasuh Ma’had Darul Mustofa); Assadullah (Pengasuh Majelis Hikmah Kalam Ilahi) dan Mudjiburrohman (penulis belum mendapatkan informasi terkait orang ini). Dan Kelima, tanggal 28 Februari 2020 di Pasuruan bertempat di maktab Komunitas Bengkel Hati Pasuruan. Hadir di lokasi Abu Wafi; Abdullah (Ketua Komunitas Bengkel Hati); Sugeng; Fajar Shodiq; Darmadi, Widhi Yasrul Ajmadi dan Sudarmadi.

Perkumpulan-perkumpulan tersebut sebagai upaya memaksimalkan signal yang pernah muncul di media sosial. Misalnya, Mau tidak mau, kelompok HTI harus membuktikan eksistensinya di tahun 2020. Jika tidak menerapkan sistem khilafah di tahun ini, maka menunggu di tahun 2050 mendatang. Tahun 2020 ini disebut oleh tokoh-tokoh HTI dengan sebutan “Tahun Umat Islam”. Maka penyeruan khilafah di tahun ini akan lebih masif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini juga, sebagaimana yang diinformasikan oleh Lembaga National Intellegence Council (NIC) di Amerika Serikat akan adanya kebangkitan Islam.

Baca: Berdagang Khilafah di Indonesia

Jika kita memonitoring berita-berita dari Hizbut Tahrir di Indonesia, tahun 2020 adalah salah satu tahun yang dinanti-nantikan. Di mana pada tahun 2018, sampai website Hidayatullah.com melansir adanya penantian yang menggembirakan. Asumsi (bisa juga ilusi) ini juga dikuatkan oleh publikasi dari Lembaga Fund for Peace tentang negara-negara yang gagal sejak tahun 2005. Bahkan prediksi Antoni Abdul Fattah (Anggota REUSAM Institute) sering dikutip kalangan HTI akan pecahnya Indonesia di tahun 2025 (tanpa menyebutkan sumber dokumennya). Jika tidak bisa menggalang massa dalam jumlah yang banyak, maka Hizbut Tahrir dalam skala global akan memanfaatkan tahun 2050. Di mana tahun 2050, Pew Research Center (PRC) merilis akan kenaikan secara masif jumlah umat Islam (30 persen) di dunia dan mengimbangi pemeluk Kristen.

Prediksi-prediksi atau survei tentang keislaman, di samping dikritik oleh kelompok HTI seperti dokumen “Mapping The Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project”, juga dimanfaatkan dalam rangka mengatur dakwah mereka agar lebih strategis. Dan fokus utamanya tidak lagi mendeketi aparat keamanan negara (seperti polisi dan tentara), namun juga anak-anak milenial yang memiliki militansi tinggi dan ahli di bidang umum.

Kritikan-kritikan yang mereka lakukan menggunakan istilah “demonisasi khilafah”. Penggunaan istilah yang sering diucapkan oleh Avram Noam Chomsky, seorang profesor linguistik asal Amerika Serikat. Maka tak jarang kita selalu menemukan bahasa bahwa penentangan khilafah adalah rekayasa global secara sistematis dan menampilkan ragam ancaman.

Melihat perkembangan paradigma HTI dalam kurung waktu tiga tahun (2017-2019), setidaknya kesimpulannya adalah mewujudkan contoh penerapan khilafah sejak terpilihnya ‘Atha bin Khalil bin Ahmad bin Abdul Qadir al-Khathib Abu ar-Rasytah (Pakar Ushul Fikih) oleh Diwan Mazhalim Hizbut Tahrir pada tanggal 13 April 2003 menjadi pemimpin tertinggi Hizbut Tahrir hingga tahun 2020 (bukan periode waktu jabatannya) menemui kegagalannya. Terpilihnya Abu Rasytah karena dianggap kader yang selesai dan tertib dalam berorganisasi. Dimulai dari menjadi dâris, syababmusyrifnâqib mahaliyah, anggota wilâyah, mu’tamad, juru bicara resmi, dan anggota maktab al-amir. Kegagalan itu tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi wilayah-wilayah atau cabang-cabang Hizbut Tahrir di belahan dunia menolak formalisasi keberadaannya. Maka hingga kini, telah tercatat 21 (Indonesia yang ke 21).

Adapun di zamannya Abu Rasytah, negara-negara yang melarang formalisasi HT dan sistem yang dibawanya adalah Rusia (disebut organiasi teroris); Jerman (penyebar propaganda kekerasan); Turki (organisasi teroris); Malasyia (kelompok menyimpang); Pakistan (ancaman negara); Kirgistan (kelompok ekstrim); Tajikistan (terlibat aktivitas terorisme); Kazakhstan (terlibat terorisme); China (terlibat kegiatan teror); Bangladesh (terlibat aktivitas militan dan mengancam kedamaian); Perancis (organiasi ilegal); Spanyol (organisasi ilegal); Tunisia (merusak ketertiban umum) dan Indonesia (kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi negara).

Ketidakterimaan dunia akan keberadaan HTI bukan dalam rangka memusuhi Islam sebagai sebuah agama yang memiliki pengikut banyak, khususnya di Indonesia, melainkan sistem khilafah yang diwacanakan sangat tidak beradaptasi oleh lingkungan dan keadaan di sebuah negara.

Dalam konteks keindonesiaan, sebenarnya rakyat Indonesia tidak mengenal khilafah sebagai sebuah sistem yang bersifat wajib. Itulah mengapa, KH Salahuddin Wahid pernah menyatakan, “NU, Muhammadiyah, PSII, dan lain sebaginya yang tergabung dalam Partai Masyumi pada taun 1945 memang ingin Negara RI berdasar Islam, tapi bukan Khilafah Islamiyah. Demikian pula pada waktu sidang Konstituante.”

Masyarakat Indonesia sudah sangat “legowo” menerima Pancasila sebagai landasan bernegara dan demokrasi sebagai sistem negara, maka upaya-upaya merancukan tata kelola agama-negara bahkan menyebut Indonesia tidak bermanhaj Islami dan berkonstitusi kitabullah dan sunnah Nabawiyah merupakan hal sia-sia belaka. Mengapa? Jika Anda membeli bakso dan menyodorkan mangkuk, namun baksonya tidak enak, juga rasanya tidak nikmat, maka buanglah baksonya bukan mangkuknya. Begitulah seharusnya cara beragama dan bernegara kita, isi yang kosong dengan subtansi ajaran agama bukan menggantikan keseluruhan tatanan yang telah dibangun susah payah oleh para pejuang negara dan pendiri bangsa ini. []
Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *