Kebangkitan Ide NKRI Bersyariah dan Khilafah di Indonesia

Penolakan terhadap Pancasila atas nama agama dan ajaran Islam kini menjadi tren di masa pasca-Reformasi. Beberapa lembaga survei sudah memotret kecenderungan ini. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2018 misalnya, menemukan penurunan dukungan terhadap Pancasila sebanyak 9%. Pada saat bersamaan, dukungan umat Islam terhadap ide NKRI Bersyariah naik sebanyak 10%. Kecenderungan naik dan turun dukungan ini terjadi selama 13 tahun, yakni sejak 2005 hingga 2018.

Maka, ada kenaikan dukungan ideologi Islam jika dilihat dari sisi usia. Hal ini bisa jadi dikarenakan semangat formalisasi ideologi Islam di kalangan kalangan terdidik yang lebih muda cenderung lebih tinggi. Pertanyaannya, mengapa dukungan terhadap NKRI Bersyariah dan Ideologi Transnasional bisa mengalahkan Pancasila?

Ide NKRI Bersyariah ini dimaksudkan agar penerapan syariat Islam secara total di dalam kerangka bentuk negara NKRI dan ideologi Pancasila bisa berjalan dengan sempurna. Jadi berbeda dengan sistem Negara Islam atau Khilafah Islamiyyah, NKRI Bersyariah tidak mengganti sistem negara nasional dan ideologi bangsa. Ia hanya memperkuat penerapan syariah, tidak sebagai konstitusi (dustur) namun sebagai undang-undang (qanun). Di dalam NKRI Bersyariah ini, penerapan syariah tidak terbatas pada bidang ibadah dan mu’amalah (hubungan sosial), melainkan pula pidana (jinayah). Penerapan pada wilayah pidana inilah yang akan mentotalkan penegakan syariah. Saat ini, jinayah tidak diterapkan di Indonesia, yang membuat penerapan syariah dinilai belum total. Maka para penyeru ide ini menginginkannya undang-undang jinayah menjadi konstitusi Indonesia.

Baca: Kebangkitan Khilafah 2020? Ilusi atau Fakta

Demi tegaknya NKRI Bersyariah ini, maka Pancasila perlu direvisi dengan menghidupkan kembali Piagam Jakarta. Sebuah rumusan dasar negara yang pernah disepakati oleh para pendiri negara pada 22 Juni 1945. Di dalam piagam itu, Pancasila memiliki imbuhan kalimat syar’i pada sila pertama, yakni Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya. Bagi para penyeru gagasan NKRI Bersyariah, rumusan ini dinilai lebih ideal dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang sah, dimana “tujuh kata syariat Islam” telah dihapus.

Dengan demikian, Pancasila dan NKRI Bersyariah sebenarnya merupakan kontestasi antara rumusan Pancasila murni versus Pancasila Piagam Jakarta. Pertanyaannya, apakah memang Pancasila murni itu bertentangan dengan syariah Islam?

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Situbondo tahun 1983 dinyatakan bahwa Pancasila ialah cerminan dari tauhid dan syariah. Sila pertama mencerminkan nilai-nilai tauhid. Sedangkan sila-sila di bawahnya, meliputi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan mencerminkan nilai-nilai syariah Islam. Dengan demikian menurut NU, mengamalkan Pancasila sama dengan mengamalkan tauhid dan syariah.

Baca: Konsep Imamah dalam Islam

Pengamalan Pancasila yang menjadi tempat menyuntik dan menyuplai nilai-nilai agama, dianggap oleh NU sudah menerapkan agama dalam bingkai kenegaraan. Tentu pemikiran ini didasarkan pada aspek kemaslahatan beragama dan bernegara. Agama dan negara harus saling mensupport.

Hal senada dilaporkan oleh survei Alvara Research Center pada 2017 yang menemukan penolakan sebagian umat Islam terhadap Pancasila. Di kalangan profesional terdapat 15% penolak Pancasila, di kalangan mahasiswa sebanyak 16%, pelajar 18% dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19,4%. Dukungan ini memang masih minoritas jika dibandingkan dengan para pendukung Pancasila yang masih berada pada kisaran 80%. Namun penolakan sebanyak 15-19% ini tidak boleh dilihat sebelah mata, karena akan menjadi “duri dalam daging” kehidupan bangsa.

Para penolak Pancasila ini tentu saja memilih dasar negara Islam. Dengan demikian, populasi 15-19% umat Islam ini lebih sepakat jika dasar negara kita ialah Islam, bukan Pancaila. Hal ini menggambarkan pemahaman di kalangan umat yang masih membenturkan Islam dengan Pancasila. Padahal sebagaimana ditetapkan oleh NU di atas, Pancasila ialah cerminan dari nilai-nilai fundamental Islam, yakni tauhid dan syariah. Meskipun Pancasila bukan dasar negara Islam, namun ia memuat nilai-nilai agama Islam. Ketetapan serupa juga dilahirkan oleh Muhammadiyah, yang ada Muktamar ke-47 di Makassar, pada 3-7 Agustus 2015 menyatakan Indonesia sebagai dar al-‘ahdi wa al-syahadah. Negara kesepakatan dan persaksian. Yang dimaksud kesepakatan ialah konsensus para pendiri bangsa, dimana tokoh Muhammadiyah, yakni Ki Bagus Hadikusumo menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Konsensus tentang dasar negara lalu diberi nama Pancasila. Konsensus selanjutnya terkait dengan bentuk negara nasional, konstitusi modern dan sistem politik demokrasi. Berbagai konsensus ini harus ditaati oleh umat Islam, karena di dalam kesepakatan, terdapat ikrar janji yang harus ditepati.

Baca: Menyeludup di Alam Demokrasi

Berdasarkan pandangan dan penerimaan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar itu, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi umat Muslim untuk menolak Pancasila. Tidak sebagaimana organisasi terlarang seperti para penyeru Khilafah, yang mengafirkan Pancasila karena disebabkan dua alasan.

Pertama, Pancasila dinilai menganut pluralisme agama sebagaimananya yang kerap diutarakan oleh Ismail Yusanto. Ketika dasar negara ini melindungi semua agama di Indonesia, maka mereka menghakimi Pancasila telah mengembangkan pluralisme agama. Padahal yang dikembangkan Pancasila bukanlah penyamarataan agama, melainkan perlindungan keberadaannya serta hak warga negara dalam beragama. Ranah Pancasila hanya menjadi “pelindung eksternal”, tanpa memasuki dimensi teologis dari agama-agama.

Kedua, karena menurut para penyeru khilafah juga, Pancasila telah menganut pluralisme ideologi sebab di dalam dasar negara ini terdapat ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam. Ideologi yang dimaksud ialah nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Pandangan ini juga tidak tepat karena ideologi-ideologi yang ada di dalam Pancasila tidak bertentangan dengan Islam.

Pada saat bersamaan, penguatan Pancasila juga belum dilakukan secara maksimal. Meskipun Presiden Joko Widodo telah mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), namun program penguatannya belum terlaksana. Apalagi pedoman pemahaman Pancasila telah dihapus, sejak dihapusnya P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panacsila) oleh TAP MPR No. XXI/MPR/1998. Umat Islam pun tidak lagi mendapatkan penguatan wawasan dan pemahaman terhadap dasar negara dan ideologi bangsa. Maka tak heran, 15-19% anggota masyarakat Muslim lebih memilih Islam sebagai dasar negara.

Kondisi ini harus segera dicarikan jalan keluarnya. Penelitian tahun 2017 itu, tentunya akan berbeda dengan hasil penelitian di tahun 2020, yang nanti akan di-publish oleh Lembaga The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), yang bocorannya ke penulis, pengaruh dan ajakan untuk kembali menerapkan dan mempraktikkan sistem khilafah naik.

Maka para kalangan nasionalis dan religius harus segera menyediakan pedoman bagi pemahaman dan penguatan Pancasila lintas perspektif, khususnya perspektif agama-agama. Dengan cara ini, umat Islam bisa memahami dan menerima Pancasila sebagai bagian dari cerminan nilai-nilai agamanya. Tujuannya untuk menghapus keraguan umat dan meneguhkan Pancasila dan UUD 1945. Yang ditakutkan adalah Pancasila akan berada di persimpangan jalan. Sebab, ragam persoalan di negeri ini akan terus menjadi amunisi kelompok transnasional dan bangsa akan dibuat terombang-ambing. Kepentingan mereka akan masuk dengan tawaran ragam narasi indah tapi menyesetkan, juga kepentingan asing yang punya peran dalam merawat ketersimpangan ini. []

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *