Islam dan Muslim; Satu Payung Beda Derajat

Di Indonesia, menjadi umat Muslim teramat enak dan bahagia. Semua ritual keagamaannya—yang dibenarkan syariat—diperbolehkan tanpa ada hambatan sama sekali. Termasuk, jika sebuah kelompok dari civil society ingin menerapkan sistem “potong tangan” kala seorang mencuri atau korupsi diperbolehkan, tapi sistem itu tidak mungkin mewujud ke dalam hukum nasional, melainkan substansinya: memotong kesempatan”. Hematnya, jika tidak ‘neko-neko’, menjadi Muslim di Indonesia sangatlah nikmat, disamping memang ia menjadi mayoritas. Agama lain pun, seharusnya sama—walaupun kini belum ‘seharusnya’; masih terjadi ‘ketidakadilan’. Sama-sama memiliki hak dan kebebasan dalam melakukan ritual keagamaannya.

Konsep keadilan dalam Qur’an selalu paradok dalam tatanan implementasinya. Sejatinya dalam beragama, seluruh umat beragama dibenarkan menyebarkan paham keagamaannya, selama tidak menabrak negara. Penyebaran agama tidak boleh dibatasi selama penyebaran itu taat kepada konsensus negara dan hukum nasional. Abdul Karim Zaidan dalam Ahkâm al-Dzimmiyyin wa al-Musta’manin fî Dâr al-Islâm (Beirut: 1982) mengatakan, “para ahli Fikih tidak melarang (bagi non-Muslim) menampakkan syiar keagamaan mereka” (lam yamna’ ha’ula al-Fuqahâ idzhâra sya’âirihim al-Diniyyah). Tapi banyak Muslim yang disatu sisi, menyebarkan paham keagamaannya, tapi disamping itu tidak membolehkan agama lain menyebarkan pahamnya.

Begitulah contoh sederhana dalam praktik beragama, yang membedakan antara produk agama dengan lakon penganut agamanya. Al-islâmu ya’lû walâ yu’lâ ‘alaîh; Islam senantiasa unggul, dan ia tidak akan terungguli. Namun Muslimnya, tidak semuanya unggul atau kalah dimana-mana, sesuai tingkat penyerapan dan internalisasi terhadap agamanya. Ketidaksingkronan ajaran agama dan lakon, akhir-akhir tampak dihadapan kita. Sebahagian Muslim menganggap bahwa seluruh ayat Qur’an yang dihidangkan Allah itu bersifat wajib semua dan berdosa jika tidak dipraktikkan yang mewujud dalam sebuah negara. Misalnya, sistem bernegara.

Kelemahan-kelemahan Muslim, yang salah dalam memahami Qur’an dan hadis, akan mudah meligitimasi orang lain salah dan hanya kelompoknya yang paling benar dalam mempraktikkan ajaran Qur’an. Mereka mengabaikan “sistem hierarkis” dalam Qur’an. Salah satu isu yang paling krusial dalam pengkontekstualisasiannya adalah upaya membuat skema signifikansinya, yang dilekatkan pada Qur’an. Tidak mampu memahami itulah, membuat banyak Muslim gagal dalam mengejawantahkan Qur’an dalam kehidupan beragamanya dan bernegara. Kefatalan dalam menafsirkan menjadi buah dari kesembronoan menyajikan di tengah masyarakat yang majemuk dan multikultural seperti Indonesia.

Islam yang bersumber dari Allah dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sebagai orang nomor satu dalam Islam, dan Muslim sebagai penganutnya, akhirnya menjadi dua kutub yang seringkali berbeda. Berbeda bukan dalam konteks keragamaan dari hasil ijtihad, melainkan berbeda dalam konteks ketidakmampuan Muslim menyerapnya dan membawa nilai-nilai universal itu.

Fenomena aktivis HTI, Ali Baharsyah yang di media sosial yang selalu menampakkan emosi mengajak selian kelompoknya berkelahi, kemudian ditangkap dengan beberapa pasal, termasuk pasal pornografi merupakan bukti kongkrit bahwa ada Muslim yang semangat menyerukan khilafah tapi dalam tindakan sehari-harinya bertentangan dengan ajaran Islam, yang Islam melarang melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Disinilah Islam dan Muslim tidak selalu sehati walau dalam berada dalam satu payung; agama (Islam).

Penulis sedikit membocorkan sekelumit isi naskah yang sedang proses diselesaikan, dalam konteks memahamkan kepada masyarakat antara Islam yang derivasinya ada Qur’an dan Muslim sebagai pembawanya gagal dalam membuat hierarkis ajaran agama, khususnya Qur’an.

Gambaran sederhananya, hierarkis Qur’an itu meliputi: obligatory values (nilai-nilai wajib), fundamental values (nilai-nilai fundamental), protectional values (nilai-nilai perlindungan), implementational values (nilai-nilai implementasional) dan instructional values (nilai-nilai instruksional). Dari kelimanya, penulis akan memberikan contoh dalam soal khilafah—yang disuarakan Ali Baharsyah dan seluruh para penyeru gagasan tersebut—dengan paradigma hierarkis tersebut.

Dalam konteks obligatory values, seorang Muslim dalam sebuah negara wajib melakukan rukun Islam dan rukun iman, tanpa keduanya Muslimnya gugur. Dari sinilah, ikatan berupa perintah dan larangan menyertainya. Keyakinan seorang Muslim tidak boleh bergeser sama sekali, dan praktik-praktik fundamental dalam rukun Islam pun terus berlaku universal. Melintas sekat dan ruang. Bahkan dalam konteks bermuamalah dan bersosial dengan umat beragama lain pun, keyakinannya tidak boleh bergeser, misalnya karena tinggal di rumah non-Muslim menganggap shalat tidak wajib. Maka kemuslimannya sudah tidak murni.

Artinya, dalam konteks ini, seluruh aspek obligatory values ini dalam tatanan universalitasnya berlaku pada sifat dasarnya. Shalat tetap wajib, ini mendasar. Tapi tempat yang tidak memungkinkan, maka alternatif menyertainya. Tapi shalatnya tetap wajib. Berbeda dengan rukun Islam yang haji, Allah memerintahkan kepada Muslim yang mampu, dan tidak merubah status kemuslimannya manakala dia tidak pergi haji. Tapi keyakinan bahwa itu rukun Islam tidak boleh bergeser. Pada aspek ini, ada atau tidaknya khilafah Islamiyah tidak signifikan. Tidak membutuhkan khilafah sama sekali.

Tidak signifikansi khilafah pada tatanan di atas, juga berlaku dalam aspek fundamental values (nilai-nilai fundamental) dalam bernegara adalah kepastian memberikan perlindungan kepada rakyatnya, menjaga hak-hak rakyat, menjaga kehormatan atau dalam ilmu Maqâsidh Syarî’ah yang disuarakan oleh al-Syatibi, kemudian dikukuhkan menjadi mu‘assis ‘ulum al-Maqâshid al-Syarî’ah. Hallaq berpendapat, bahwa di tangan Syatibi-lah Ushul Fikih mencapai titik perkembangan intelektual yang gemilang. Dalam konteks bernegara, kewajiban perlindungan itu digambarkan dalam Islam dengan memfokuskan pada lima aspek, yaitu: melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran, melindungi harta dan melindungi keturunan.

Kita turunin ke aspek berikutnya, protectional values (nilai-nilai perlindungan), khilafah lagi-lagi tidak menjadi kebutuhan di sebuah negara. Kita ambil contoh dari aspek fundamental values berupa perlindungan harta. Karena aspek ini berfungsi sebagai dukungan legislatif atas nilai-nilai fundamental yang dirumuskan ulama, walaupun memiliki kemungkinan bisa bertambah, tetapi fokusnya tetap: perlindungan kemanusiaan dan derivasinya. Jika nilai fundamentalnya adalah memberikan perlindungan, maka nilai perlindungannya berupa membuatkan kerangka hukum jika terjadi hal-hal buruk, seperti mencuri. Disinilah yang oleh Abdullah Saeed untuk membedakan antara dua perangkat itu. Menurutnya, dalam tatanan nilai-nilai fundamental, seseorang tidak terpaku pada satu alat bukti, namun dalam nilai-nilai perlindungan, bukti utama menjadi penting guna sebagai pembuktian yang sah, baik secara agama maupun secara kenegaraan.

Pada aspek berikutnya, yakni implementational values (nilai-nilai implementasi) inilah mulai terjadi silang pendapat yang krusial. Dan kalangan penyeru khilafah sebenarnya masuk pintu disini. Dimana menurut mereka, aspek implementasi sebuah ajaran agama hanya akan lengkap jika sistem khilafah Islamiyah ada di Indonesia. Tapi mari kita ambil, contoh krusial yang sering diperdebatkan penggiat khilafah, misalnya: potong tangan ketika ada yang mencuri, cambukan 100 kali bagi orang yang berzina dan hukum qisas. Jika melihat dari ketiga aspek sebelumnya, khilafah dipastikan tidak penting. Dalam aspek implementational values dengan tiga contoh tersebut kita bahas dengan ayatnya. “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 38).

Perhatikan baik-baik. Al-Qur’an mengawalinya dengan “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan”. Allah sama sekali tidak menyebut batas seseorang disebut mencuri dan tidak menyebut secara spesifik sebab apa yang melatar belakangi si pencuri itu, kecuali dalam asbâbun nuzûl-nya. Ayat ini tidak berdiri sendiri, ia terikat dengan ayat berikutnya (ayat 39).

Kalimat perintah “potonglah tangan keduanya” sebagai hukuman yang terikat dengan kondisi sosial-budaya kala itu yang efektif. Dan perubahan pemaknaan darinya terbuka lebar. Kalimat perintah itu dalam konteks ini bukan termasuk dalam bagian implementational values.

Mengapa? Sebab tujuan utamanya bukan potong tangan, melainkan satu dari sebagian cara dalam memberik jera yang efektif. Hal ini didukung oleh ayat berikutnya: “Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. al-Mâ’idah [5]: 39). Hal ini sangat relevan dengan pendapat pakar Fikih, Wahbah Zuhali. Ia mengatakan “maksud utama penegakan hukum, baik pidahan hudud maupun ta’zir adalah mencegah agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak meninggalkan perintah.”

Begitu pula dalam dua kasus berikutnya, yang diiringi dengan ajakan bertaubat. Dalam Negara Indonesia, implementational values-nya berupa “pencegahan” yang selaras dengan tujuan dari fundamental values. Maka khilafah dalam konteks yang begitu urgen sekalipun, tidak dibutuhkan keberadaannya.

Semakin tegas lagi dalam instructional values, yang jelas-jelas Qur’an tidak mewajibkan khilafah, melainkan kewajiban adanya khalifah (Qs. al-Baqarah [2]: 30). Nilai-nilai instruksi Qur’an dalam bernegara adalah keadilan hukum (Qs. al-Nahl [16]: 90), kemerataan ekonomi (Qs. al-Hasyr [59]: 7), pemimpin/penguasa yang amanat (Qs. al-Nisâ’ [4]: 58) dan lain sebagainya. Semua nilai-nilai yang bersinggungan dengan negara dalam Qur’an bisa diterapkan tanpa khilafah Islamiyah.

Dengan mengacu kepada sistem hierarkis dalam Qur’an itu, maka seruan dari para penyeru khilafah hanyalah produk dan jualan terkait kepentingan politik globalnya, yang kemudian mengambil nilai-nilai Islam, dipaketkan ke dalam produknya, dan dijual kepada masyarakat Muslim di Indonesia dengan kemasan-kemasan menarik.

Menyetir pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh bahwa “bentuk pemerintahan khilafah bukanlah syarat. Yang terpenting adalah berdirinya sebuah pemerintahan yang dipimpin sosok yang mampu (atau bisa) menjalankan pemerintahan dengan baik dan melindungi rakyatnya dari musuh.” Artinya, janganlah terpaku pada teks yang tertulis dalam kitab, khususnya instruksi dan warisan dari pendiri HT/HTI, Taqiyuddin al-Nabhani, yang belum tentu gubahannya relevan dalam konteks Indonesia. []

Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *