Fikih Desa

Bicara desa di negeri ini seakan-akan tiada habisnya. Satu masalah selesai, tumbuh masalah lainnya. Maka publik seakan terbiasa mendengar penyelewengan wewenang dalam pengalokasian dana desa. Keterhubungan dana desa dan korupsi, menjadi seperti dua sisi koin mata uang. Perilaku oknum kepala desa dalam memanfaatkan sebaik dan sebijak mungkin dana desa lepas dari kendali utamanya; yakni ajaran agama. Korupsi seolah sudah menjadi “budaya” di semua sektor. Meminjam istilah KH. Said Aqil Siradj, ia telah menyungsum dalam benak dan prilaku (Sindo, 18/12/12).

Nahdlatul Ulama (NU) pun hingga kini baru menggagas kembali beberapa fikih; Fikih SDGs (Sustainable Development Goals), Fikih Korupsi, Fikih Kebangsaan, Fikih Penanggulangan Sampah Plastik dan Fikih Disabilitas, Fikih Kebahagiaan dan lain-lain, namun belum ditemukan gagasan soal Fikih Desa. Sejatinya, soal desa sudah pernah disentil oleh KH. Anwar Batang melalui karyanya “Aisyul Bahri”, tetapi mengenai pengelolaan desa sebagai unit otonom dalam sebuah negara belum pernah dikaji dan digagas, sehingga gagasan baru ini bisa disebut dengan Fikih Desa.

Di Gorontalo misalnya, pada tahun 2019 sebagaimana laporan dari Tim Pemantauan, Pendataan dan Edukasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di 4 Kabupaten di Provinsi Gorontalo, salah satu kesimpulannya adalah dari 213 desa yang telah melaksanakan Pilkades, sebagian besar desa berstatus berkembang sebanyak 126 desa. Selainnya, 38 desa berstatus maju, 47 desa berstatus tertinggal dan 2 desa berstatus sangat tertinggal. Dari jumlah di atas, tidak ada satu pun yang terkategori desa mandiri. Dari pemetaan ini, Pemerintahan Daerah di Gorontalo secara khusus, masih banyak pekerjaan rumahnya. Masalah yang paling awal berupa Pilkades sampai masalah di tingkat bawah, seperti pengelolaan BUMDes, tata kelola pemerintahan desa, konflik agraria, pengelolaan lingkungan dan masalah lainnya terus menambah tiap tahunnya.

Baca: Tontonan Beragama Yang Memilukan

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi penguat atas kebutuhan Fikih Desa. Di mana ICW mencatat korupsi Dana Desa terus meningkat tiap tahunnya, dari 2015-2019 terdapat 252 kasus. Pada tahun 2015, korupsi dana desa mencapai 22 kasus. Kasus ini meningkat menjadi 48 di tahun 2016. Di tahun berikutnya terdapat 98 pada 2017 dan 96 pada tahun 2018 (CNN, 17/11/2019)

Masalah-masalah di desa lainnya seperti pendidikan, kemiskinan, lingkungan, kesehatan, pemerataan ekonomi dan lain-lain ini menjadi aspek penting dalam merumuskan payung agamanya, yang saya sebut Fikih Desa. Islam dengan Maqasih Syariah-nya, yang menjadi basis fikih tranformatif merupakan keniscayaan.

Hasil studi Muhyar Fanani dkk di sebuah desa bernama Munggut Ngawi Jawa Timur memaparkan bahwa implementasi fikih transformatif ini untuk membentuk masyarakat (dalam studi Fanani dkk tentang petani) agar berprilaku efesien, berdaya saing tinggi, modern dan berdikari di atas basis fikih. Artinya, dalam konteks petani di desa, seorang petani harus mampu menerapkan nilai-nilai Qur’an-hadis dalam bertani, yang mengarah pada sikap ta’awun dan “huyula”.

Fikih Desa bukan dalam rangka menstempelisasi sebuah kulit, tetapi pada substansi yang terkandung dalam syariat. Dengan adanya Fikih Desa, maka seluruh nilai-nilai agama lambat laut akan membumi. Bisa saja orang-orang di desa sudah menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya dan praktif politik, ekonomi dan segalanya, tapi tentunya belum bisa dipastikan bahwa perbuatan yang benar dilakukanya ada dasarnya dalam agamanya.

Baca: Serambi Madinah: Antara “Kembali Pada” dan “Berangkat Dari” Qur’an

Terobosan ini pula bukan berhenti pada formulasi konseptualnya, tetapi ada sistem keberlanjutan berupa pelatihan kemandirian hidup dan sistem mengaktualisasikan substansi ke dalam sebuah kebijakan dan aktivitas. Kepentingan Fikih Desa ini dalam aspek pemeliharaan hifzh al-Din (agama), hifzh al-Nafs (jiwa), hifzh al-Mal (harta, anggaran dan dalam aspek desa disebut “dana desa), hifzh al-Aql (akal; dalam desa seorang warga harus kritis dan realistis terhadap pengelolaan dana desa dan aspek lainnya) dan hifzh al-Ardl (kehormatan).

Titik tekan dari Fikih Desa ini menjadi fokus dan perhatian dalam Islam. Penekanan ini menegaskan harus adanya upaya-upaya dari pihak agamawan yang bekerjasama dengan pemerintah melalukan formulasi lengkap yang kemudian direkomendasikan ke pihak berwenang. Agar formulasi itu bisa diterapkan di semua level desa, misalnya desa-desa di Gorontalo yang mayoritas Islam.

Formulasi Fikih Desa pun tidak akan melahirkan diskriminasi terhadap agama lain. Melainkan justru mengikat warga Muslim untuk menerapkan nilai-nilai universal ajarannya dalam muamalah dan tata hubungan sosial kemasyarakatan di desanya. Formulasi ini juga sebagai dobrakan atas asumsi-asumsi bahwa keterlibatan agama dalam mengurus desa atau negara (lebih luasnya) akan menjadi pengekangan kreativitas dan inovasi warga, padahal tidak begitu adanya. Agama dilahirkan guna men-support tempat bumi berpijaknya. Qur’an telah mengikat setiap Muslim untuk tidak sekedar menghafal, memahami dan menyakininya, tapi mengaktualisasikan ke segala aspek kehidupannya.

“Jika saya ke kota maka saya akan membawa nilai-nilai dari desa, seperti kemanusiaan, kerendahan hati, kerukunan, solidaritas dan nilai-nilai kebajikan lainnya”



Sebagai penikmat pemikiran kiai-kiai NU, Gus Dur salah satunya, pernah menyatakan bahwa “jika saya ke kota maka saya akan membawa nilai-nilai dari desa, seperti kemanusiaan, kerendahan hati, kerukunan, solidaritas dan nilai-nilai kebajikan lainnya.” Gus Dur ingin menekankan bahwa desa merupakan pijakan awal dalam mengelola negara. Di sisi lain, KH. Hasyim Muzadi pernah “dawuh” kepada penulis, “Nak, kamu dari desa ujung Gorontalo. Di ibu kota ini banyak yang nilai-nilainya berbeda dengan di desa. Pegang eratlah nilai-nilai desa itu dan adaptasikan dirimu.” Artinya, nilai-nilai luhur yang ada di desa harus diformulasikan dan disistematisasikan ke dalam kebijakan-kebijakan desa.

“Nak, kamu dari desa ujung Gorontalo. Di ibu kota ini banyak yang nilai-nilainya berbeda dengan di desa. Pegang eratlah nilai-nilai desa itu dan adaptasikan dirimu”



Kedua kiai itu mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan desa berbasis nilai agama. Oleh karena itu pula, Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Eduart Wolok mengatakan semua pihak harus mengambil langkah antisipasi untuk melakukan pendampingan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa (Kronologi.id, 14/12/19). Pendampingan dengan berbasis Fikih Desa ini bisa mewujudkan harapan Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar tentang “desa surga” (Monitor.co.id, 5/1/20). Dimana segala kegiatan desa bertautan dengan nilai-nilai agama dan di bawah payung Pancasila.

Fikih Desa ini pula sebagai ikhtiar untuk mengingatkan para pemangku kebijakan di semua level pemerintahan agar amanah, tegas dan efesien dalam menggunakan anggaran. []
Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *