Berdagang Khilafah di Indonesia

Indonesia menjadi tempat empuk untuk menabur benih tanaman apa saja, memupuknya pun sangat mudah. Dalam konteks kekinian, terdapat beragam gerakan yang berorientasi pada penegakan syariat Islam dan khilafah, di antaranya: pertama, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), sebuah organisasi dan gerakan Islamis yang mengorganisir kekuatan-kekuatan Islam pada tingkat nasional untuk menegakkan syariat Islam. Kongres pertamanya diselenggarakan di Yogyakarta pada tahun 2000-an, kemudian membuat struktur organisasinya, seperti ahl al-hall wa al-‘aqd (lembaga legislatif Islam) dan khilafah. Terpilih ketua Abu Bakar Ba’asyir dan Suryahadi Awwas sebagai ketua dewan eksekutifnya.

Sifatnya lebih kepada tansiq atau aliansi gerakan yang berdasarkan ukhuwah, yang kemudian dikongkritkan dalam tiga formulasi, yaitu: “tansiqu al-fardi”, kebersamaan dalam misi menegakkan syariat Islam; “tansiqu al-‘amali, kebersamaan dalam program menegakkan syariat Islam; dan “tansiqu al-nidzam”, kebersamaan dalam satu institusi penegakan syariat Islam. Pada poin ketiga inilah kemudian melahirkan gagasan selanjutnya, yaitu: khilafah. Namun dalam pengamalannya, gerakan ini memiliki kesamaan dengan Wahabi, menjaga akidah Islam dan membersihkan dari segala kemusyrikan. Adapun kesamaannya dengan pengusung khilafah lainnya adalah bahwa salah satu kemusyrikan itu adalah sistem demokrasi sekuler yang tidak menjadikan Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum utama.

Kedua, Khilafatul Muslimin (KM). Sebuah gerakan yang dipimpin oleh Abdul Qadir Baraja yang berlokasi di Lampung. Konsep khilafah pun menjadi isu utamanya, yang akan ditegakkan ke seluruh dunia dan dimulai dari Indonesia. Salah satu yang mengamini hadirnya MMI namun tak ikut menjadi anggota aktif di MMI. Keberadaannya merupakan kelanjutan dari kekhalifahan Islam pada tahun 1997. Namun KM kalah tenar dari FPI dan HTI dalam menggaungkan dagangan khilafah-nya.

Ketiga, Front Pembela Islam (FPI). Organisasi yang lebih tua keberadaannya daripada MMI. Didirikan tahun 1998-an dan diketuai oleh Habib Rizieq Syihab yang berkembang pesat era BJ. Habibie, kemudian beberapa waktu padam dan akhir-akhir ini memenuhi headline media sosial online maupun cetak. Visi-misinya adalah “penerapan syariat Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad.” Organisasi ini lebih dominan kepada “nahi mungkar” daripada “amar makruf”. Oleh karena itu, stigma yang menempel adalah organisasi Islam yang “radikal” dan akan bertindak manakala negara membiarkan kemungkaran berkeliaran di Negara Indonesia.

Model gerakan ini pastinya menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Tanpa menafikan eksistensi dan emosi beragama yang tinggi, FPI harus kembali merujuk model “tadarujj” dalam berpolitik yang diwasiatkan oleh Imam Ghazali melalui kitab monumentalnya, Ihya Ulum Al-Din (2008). Ada empat hal, yaitu: “ta’rif, memberikan pendidikan dan penyuluhan; “wazh”, memberikan peringatan dan nasihat; “takhsyin fi al-qaul”, memberikan kritik dan peringatan (juga kecaman) keras; dan “man’u bi al-qahri”, melakukan pencegahan secara paksa. Jika empat hal ini dikaitkan dalam konteks keberagamaan dan kenegeraan, maka dua fase pertama boleh dilakukan siapapun, sedangkan dua fase terakhir hanya boleh dilakukan oleh negara (pemerintah).

Di samping model berdakwahnya demikian, FPI salah satu ormas yang menyuarakan khilafah Islamiyah. Dalam catatannya yang termuat di Tabloid Suara Islam (edisi 85, 5-19 Maret 2010) bahwa stigma negatif yang menempel pada konsep khilafah disebabkan ada kelompok umat Islam yang mengkampanyekan khilafah secara vulgar, termasuk peniadaan semua batas wilayah teritorial antar negara Islam. Kelompok ini (menurutnya) sangat berbahaya, disebabkan hukum menjadi hitam-putih. “Memiliki semangat tapi tidak realistis, penuh energi tapi jalan sendiri dan penuh potensi tapi terlalu ambisi”.

Keempat, Hizbut Tahrir (jika di Indonesia bernama HTI) yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani tahun 1953 di Palestina. Di mana sebelumnya, HT mengajukan izin pendirian partai politik kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintah Yordania, namun ajuan itu ditolak dan eksistensinya berstatus ilegal. Di Indonesia pun tidak jelas identitas dirinya, namanya mengandung unsur politik namun tidak mendaftarkan sebagai partai politik.

Dalam Afkar Siyasiyyah (1994), HTI menganggap bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik untuk Muslim. Oleh karena itu, mantan aktivis HTI yang sekarang jadi Sekjen FUI, Muhammad Al-Khaththath mengatakan: “keliru jika umat Islam, terutama ulama harus menjauhi politik”. Kesadaran berpolitik menjadi kewajiban setiap eksponen-eksponen HT/HTI.

Keempat organisasi ini mengajukan khilafah sebagai solusi umat Islam, namun dalam gerakannya berbeda satu sama lain. Keempat-empatnya berdagang isu “khilafah” yang sama sekali tidak relevan dalam konteks nasionalisme, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Yang pemahaman itu—dalam konteks keindonesiaan—merupakan “khawarij modern”, sekalipun pada dasarnya konsep khilafah tidak serigid yang dipahami oleh keempat ormas tersebut. Ia dinamis dan menyesuaikan dengan budaya yang berkembang di negara tersebut.

***


Penjajahan modern yang dilancarkan Barat menjadi salah satu penyebab bangkitnya eskalasi kerinduan sebagian umat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara komprehensif. Dalam penerapannya terbagi dua: pertama, kelompok yang menganggap bahwa Islam sebagai agama yang mencakup segala aspek kehidupan, tidak mungkin menafikan konsepsi politik, baik global maupun internasional. Kelompok ini lebih mengedapankan nilai-nilai dan mabadi’ asasiyyah (prinsip-prinsip dasar) dan menyuplainya ke dalam undang-undang negara dan sistem percaturan politik.

Pemahaman itu merujuk kepada pendapat Imam Ghazali dalam Ihyâ Ulûm Al-Dîn (2008) bahwa “Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan.” Diperkuat lagi dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyâsah Al-Syar’iyyah fî Islâhi Al-Râi wa Al-Râ’iyati (1998)—kitab penting setelah Al-Ahkâm Al-Sulthâniyah (1989) karya Imam Mawardi dan Giyâtsu Al-Umam fî Al-Tiyâtsi Al-Dzulam (2008)  karya Imam Haramaian Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini—“Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara.”

Kelompok yang memegang erat argumentasi di atas adalah Nahdlatul Ulama sebagaimana hasil keputusan resmi Komisi Batsul Masail Al-Diniyah dalam Munas Alim Ulama NU tahun 2014. Argumentasi itu masih umum dan belum jelas posisinya. Maka NU pun kemudian menguatkan posisinya pada adagium: al-‘ibratu bi al-jauhari lâ bi al-madzhari (yang menjadi pegangan pokok adalah esensi/substansi, bukan simbolnya) dan al-‘ibratu bi al-musamma la bi al-ismi (yang menjadi pegangan adalah objek yang diberi nama bukan nama itu sendiri). Kedua adagium ini tampak jelas bahwa NU tidak berniat untuk mendirikan satu formula resmi tentang negara. Yang terpenting dalam bernegara adalah nilai-nilai yang didokumentasikan Al-Qur’an, hadis dan pesan-pesan ulama bersemanyam di semua lapisan masyarakat, utamanya lembaga kepemerintahan.

Ketika nilai-nilai Islam dijalani dengan baik tanpa harus memberikan stempel Islam, maka pemimpin yang dibutuhkan memiliki dua sifat, yaitu: memiliki kekuatan dan amanat. Umar bin Khattab pernah bermunajat: “Ya Tuhan, aku mengadu kepada-Mu karena kekuatan orang-orang yang berdosa dan ketertindasan orang yang dapat dipercaya.” Dari munajat itulah Ibnu Taimiyah berkesimpulan, berkumpulnya dua sifat itu memang sangat jarang, tapi mutlak adanya. Jika seseorang memiliki kekuatan, umumnya tidak amanat. Sedangkan jika ia amanat, umumnya tidak memiliki kekuatan. Dua keharusan itu akan menghantarkan pemimpin yang tidak tebang pilih, antara hukuman kepada oknum pejabat negara dengan masyarakat. Kehilangan keduanya akan berimplikasi pada robohnya supremasi hukum dan muncul praktek yang melindungi pihak yang bersalah.

Hasyim Muzadi, termasuk salah satu ulama NU yang pada tahun 2007 mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap gerakan transnasional yang sedang berkembang pesat di Negara Indonesia. Gerakan-gerakan transnasional itu berpotensi untuk menghancurkan ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Menurutnya, HTI merupakan bagian dari “international political movement” (gerakan politik dunia) yang tidak memiliki basis budaya, visi kebangsaan dan keumatan di Negara Indonesia. Ketika masyarakat terjebak oleh simbol-simbol keislaman maka akan lahir orang-orang yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan bukan “way of life” (jalan hidup).

Kegelisahan para ulama NU tak bisa dipungkiri dan gerakan yang dilakukan HTI ini sebagai pemacu kepada organisasi-organisasi yang ikut mendirikan negara ini kembali “merapat”. Mengingat, tetesan air mata dan darah ulama lah Indonesia ini terlepas dari kungkungan para penjajah. Jerih payah itulah yang membuat NU—yang juga ditopang oleh dalil-dali agama—mengatakan: “Pancasila dan NKRI sudah final”. Dalam konteks inilah, maka ketika ada organisasi transnasional yang berumur jagung, menceramahi para pendiri bangsa untuk mengubah haluan bangsa, layaknya seorang anak yang tidak memiliki adab kepada orang tuanya.

NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi tertua akan selalu menghalangi gerakan masif yang dilakukan HTI. Maka memahami pola gerakan HTI pun adalah sebuah keniscayaan. Setidaknya ada tiga model jaring yang dibuat HTI, yaitu al-tatsqif (pengkaderan), al-shira’ al-fikriy (perang pemikiran), al-kifah al-siyasiy (perjuangan politik) dan mengadopsi kepentingan umat yang substansial. NU dan Muhammadiyah jika tidak ingin negara ini direbut oleh ormas yang berumur jagung maka ketiga aspek itu harus diperkuat secara bersama-sama.

Kader-kader HTI sudah menjamur di kampus-kampus umum bahkan kampus yang notabene Islam, sedangkan kita terlena dan tenang-tenang saja. Penulis berkeyakinan, gerakan dan pemahaman khilafah ala HTI ini suatu saat bisa memunculkan “teroris” berwajah baru. Pintar bermain ayat dan menundukkan masyarakat umum dengan hujjah-hujjah Al-Qur’an dan hadis, yang sejatinya tidak memiliki indikasi kuat akan kebutuhan Muslim untuk mendirikan Negara Khilafah ala Syaikh Taqiyuddin Al-Nahbani. []
Makmun Rasyid
Makmun Rasyid

Muhammad Makmun Rasyid, lahir di Medan, Sumatera Utara, 24 Oktober 1992. Ia merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang hidup dalam kesederhanaan, bapaknya seorang PNS dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Saat ini tinggal di Pantai Lemito, Kecamatan Lemito, Kabatupen Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *